BITUNG, SULAWESION.COM – Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah DPRD dinilai sebagai ancaman serius bagi demokrasi oleh Ketua DPRD Kota Bitung, Vivy Jeanet Ganap.
Gagasan mengembalikan sistem pemilihan, kata dia, bagian dari gejala ‘Orde baru versi baru’ yang berpotensi menutup ruang partisipasi rakyat dan memperkuat oligarki.
“Dalih efisiensi dan pencegahan politik uang tidak berdasar. Demokrasi memang mahal, tapi ukurannya bukan angka anggaran, melainkan sejauh mana rakyat bisa mengontrol dan menuntut akuntabilitas pemimpinya,” kata Vivy, Sabtu (10/01/2026).
Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Bitung ini mengingatkan, pemilihan lewat DPRD justru berisiko memindahkan praktik politik uang dari rakyat ke segelintir elite partai. Biaya politik tak hilang, hanya berpindah meja—lebih tertutup, lebih gelap, dan lebih mudah dikendalikan kartel politik.
Baca juga: Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ketua Fraksi Gerindra Sebut Bagian dari Perbaikan Sistem
Lebih jauh, ia memperingatkan dampak lanjutan: sentralisasi kekuasaan, menguatnya oligarki, dan terputusnya hubungan rakyat dengan kepala daerah. Pemimpin daerah tak lagi merasa berutang pada warga, melainkan pada partai dan elite politik.
Sehingga, katanya, ruang untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan kepala daerah tidak akan mungkin didengar.
“Kalau kepala daerah tidak dipilih rakyat, maka tidak ada akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas, itu bukan demokrasi,” tegas Vivy.
Ia mengajak publik untuk tidak diam. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar mekanisme pemilu, melainkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri—dari urusan sampah, banjir, hingga pengelolaan sumber daya alam.
“Pemilihan langsung, memang punya cacat. Namun solusinya adalah memperbaiki sistem, bukan mundur puluhan tahun ke belakang,” tukasnya.
