BOLMUT,SULAWESION.COM– Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Khristanto Nani menjadi narasumber dalam seminar nasional yang digelar oleh Universitas Ichsan Gorontalo Utara (UIGU), Sabtu 10 Mei 2025.
Seminar nasional ini mengambil tema reformasi birokrasi 5.0: Mewujudkan reformasi birokrasi humanis, digital dan anti korupsi. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di Smart Class Room UIGU.
Khris Nani sapaan akrab kepala BKPSDM Bolmut mengatakan pada seminar nasional reformasi birokrasi 5.0, dirinya menyampaikan negara-negara dunia sedang berupaya melakukan transformasi birokrasi di berbagai bidang.
“Berbagai studi telah menyusun kajian dalam bentuk analisis tren atau skenario bentuk pemerintahan, yang sesuai dengan tantangan global,”ujarnya.
Indonesia sedang berupaya beradaptasi fokus pada tujuan World Class Bureaucracy.
“Tapi sebagian kita masih berputar di persoalan kehadiran apel pagi. Semoga kualitas kerja kita berdampak,”katanya.
Menariknya dalam materi yang ia sampaikan, mantan Kabag Humas pemkab Bolmut ini menyebut empat takdir masa depan yang tidak bisa terelakan.
Pertama perubahan iklim akibat yang ditimbulkan peningkatan frekuensi bencana alam, dampak ketersediaan air, kenaikan air laut, serta peningkatan dan percepatan infrastruktur.
Kedua ketahanan pangan, kekeringan, banjir dan geopolitik global merusak rantai pasok pangan dan volatilitas harga. Pada akhirnya dapat mengancam kaum ekonomi rentan.
Selanjutnya, ancaman pandemi berikutnya. Dampak poin ketiga ini, kata Kaban bagaimana soal penyakit menular baru berikutnya bisa melumpuhkan sistem kesehatan masyarakat. Membengkakkan anggaran APBD/APBN. Dan menghentikan roda ekonomi.
Keempat, sumber daya manusia tidak kompetitif dan ketimpangan. Banyak usia produktif sedangkan lapangan kerja menyempit dan persaingan dengan AI meningkat. Pengangguran massal di depan mata jika tidak disiapkan.
Sehingga di tengah dinamika saat ini, reformasi birokrasi tak cukup hanya fokus pada efisiensi dan digitalisasi.
“Melainkan harus menjelma menjadi birokrasi yang agile, adaptif, responsif, dan paham akan lingkungan,”ujarnya.
Libatkan generasi muda sebagai keterwakilan dari bonus demografi dalam pengambilan kebijakan publik. Selain itu Perubahan iklim harus dibendung dari sekarang.
“Disaat yang bersamaan dunia berubah dengan atau tanpa kita. Teknologi merubah cara kita hidup, bekerja dan berinteraksi. Perubahan teknologi yang cepat merubah ekspetasi masyarakat terhadap pemerintah dan layanannya,”ujar Kepala BKPSDM Bolmut.