BOLMUT,SULAWESION.COM– Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan tahun 2026, Kamis 12 Februari 2026.
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar secara virtual bertempat di ruang kerja Bupati.
Adapun rancangan tema pembangunan Tahun 2027 yakni “Akselerasi Pemerataan, Kewirausahaan, Kenyamanan, dan Tata Kelola.”
Bupati menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan, diantaranya pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi, peningkatan kenyamanan, keamanan, serta kualitas lingkungan hidup; serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
“Sehingga seluruh masukan yang dihasilkan dalam Musrenbang akan diselaraskan serta sejalan dengan prioritas pembangunan tersebut,”jelasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Diharapkan seluruh perangkat daerah dapat bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, diingatkan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antarperangkat daerah sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan bersama,”jelasnya.
Melalui kegiatan Musrenbang ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat saling berkomunikasi, bertukar gagasan, dan memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Bolmut Aroman Talibo dalam pemaparan materinya mengatakan RKPD 2027 adalah tahun ke-3 RPJMD (fase penguatan hasil dan percepatan capaian). Tahun penajaman fokus RPJMD di tengah efisiensi dan pengetatan fiskal.
“Selain itu fokus bukan pada ekspansi program, tetapi penajaman dampak. RKPD 2027 bukan tentang banyaknya program. Tetapi tentang hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,”jelasnya.
Nantinya fokus pembangunan diantaranya pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas SDM yang berdampak langsung pada produktivitas.
Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja langsung. Penguatan UMKM, koperasi wirausaha baru, dan ekonomi desa. Keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat ekonomi. Kualitas permukiman dan pengendalian resiko lingkungan.
“Penajaman belanja prioritas, reformasi birokrasi berbasis kinerja dan hasil,”jelas Aroman.
