BOLMUT,SULAWESION.COM- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Jusnan Mokoginta, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka pengendalian Inflasi di daerah secara Virtual yang bertempat di ruang kerja Bupati, Senin 22 Januari 2024.
Rakornas ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Adapun tujuan rapat koordinasi ini untuk membahas langkah konkrit pengendalian Inflasi di daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI.
Sekda Bolmut Jusnan Mokoginta mengatakan adapun langkah pengendalian Inflasi yang di lakukan pemerintah daerah pada Januari 2024 ini adalah sidak pasar.
Ada gerakan menanam ‘Mari Bakobong’ yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari ini, serta di lakukannya pengecekan harga bahan pokok di pasar setiap harinya oleh petugas dari dinas perdagangan, Industri, koperasi dan UKM.
Disisi lain, kepala bidang ketersedian pangan dinas ketahanan panganan Bolmut Yulianti Mokoginta menuturkan cadangan pangan untuk beras saat ini ada 23 ton sudah dengan rencana pengadaan tahun 2024.
Untuk mengantisipasi inflasi, pihaknya menyiapkan langkah-langkah memaksiamalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara mandiri kerjasama dengan Bulog di samping GPM yang didanai oleh dana dekon pusat.
Sementara itu dalam Rakornas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk melakukan Intervensi kebijakan dalam mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, daging ayam ras, dan bawang putih.
Mendagri menjelaskan, pemda dengan bantuan stakeholder terkait perlu melakukan langkah-langkah untuk menjaga agar ketiga komoditas Itu harganya tetap terkendali.
Mendagri juga mengingtakan soal intervensi pemerintah pusat maupun Pemda dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan gerakan pasar murah perlu terus digenjot.
“Hal Ini dilakukan untuk menekan angka inflasi, terutama membantu rakyat yang tidak mampu memiliki daya beli,”ujar Tito Karnavian.
Deputi bidang kerawanan pangan dan gizi, Badan Pangan Nasional (BPN) Nyoto Suwignyo mengingatkan kepada seluruh stakeholder baik pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat senantiasa terus konsisten dalam melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah.
BPN mencatat adanya risiko terhambatnya rantai pasok pangan yang dapat memengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan pada tahun 2024.
Antara lain karena dinamika geopolitik, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca.
