BOLMUT,SULAWESION.COM- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) meraih predikat juara tiga kategori total capaian pelayanan Keluarga Berencana (KB) tingkat provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Bolmut meraih juara tiga pada kegiatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serentak di pasar tradisional.
Penghargaan sendiri diserahkan wakil gubernur Sulut Victor Mailangkay dan diterima oleh wakil Bupati Bolmut Aditya Pontoh, Selasa 3 Juni 2025.
“Penghargaan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kebijakan kependudukan yang terarah dan berkelanjutan,”kata Wabup.
Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Yani Lasama menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan KB kepada masyarakat khususnya di pasar tradisional pada tanggal 26 Februari 2025.
Pelayanan juga disediakan konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi difasilitas kesehatan terdekat.
Dengan adanya pelayanan ini diharapkan dapat membantu dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah, teman-teman IBI dan Penyuluh lapangan keluarga berencana yang sudah berkomitmen bersama dalam melaksanakan pelayanan,”katanya.
Wakil gubernur Sulut menegaskan pentingnya perencanaan kependudukan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang daerah.
“Kegiatan ini sangat penting sebagai langkah strategis kita dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing. Kita perlu merespons dinamika pembangunan global serta menyambut bonus demografi dengan kebijakan yang terukur dan terarah,” ujarnya pada Workshop Penyusunan dan Evaluasi Peta Jalan serta Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/Kepala BKKBN) Budi Setiyono menyampaikan pemaparan mengenai arah kebijakan nasional pembangunan kependudukan.
Dirinya menyampaikan pentingnya peran daerah dalam menyusun peta jalan kependudukan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, serta perlunya integrasi lintas sektor dalam menyusun rencana aksi.
