Hadiri HLM BI Sulut 2026, Bupati Iskandar Kamaru Perkuat Akses Keuangan dan Industri Halal Bolsel

Bupati Bolsel Iskandar Kamaru saat menghadiri HLM. (Ist)

BOLSEL, SULAWESION.COM – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru, menghadiri High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Senin (23/2/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Hadir dalam forum strategis itu Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Iskandar memaparkan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bolsel melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Ia menjelaskan bahwa penguatan akses keuangan daerah dan pengembangan ekonomi syariah berbasis pangan lokal menjadi fokus utama Pemkab Bolsel.

Menurutnya, program KDEKS di Bolsel merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) Tahun 2026.

“Program KDEKS ini bukan hanya tentang penguatan ekonomi syariah, tetapi juga upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal bagi masyarakat. Kami ingin ekosistem halal di Bolaang Mongondow Selatan tumbuh kuat dari hulu hingga hilir, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah,” ujar Bupati Iskandar.

Ia mengungkapkan bahwa Bolsel saat ini telah memiliki empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU) sebagai infrastruktur pendukung industri halal. Namun, keterbatasan tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi yang baru berjumlah empat orang masih menjadi tantangan.

Untuk itu, Pemkab Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya guna memperkuat industri halal daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal.

Dalam agenda tersebut, Bupati Iskandar juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo, serta MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal RPU di Bolsel.

Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa pembangunan di Sulawesi Utara berfokus pada prinsip kesetaraan dan pemerataan. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut saat ini mencapai sekitar 76,3 persen dengan tren yang semakin berimbang antar daerah. Bolsel sendiri mengalami peningkatan IPM dari 69 menjadi 70,3 persen.

“Capaian ini menunjukkan progres yang patut kita syukuri dan terus kita dorong. Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan, seperti Bolsel, akan menjadi prioritas dalam penguatan program-program Pemprov Sulut,” ungkapnya.

Turut mendampingi Bupati Iskandar dalam kegiatan tersebut, jajaran TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS Kabupaten Bolsel.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan