Rembuk Stunting, Pemkab Boltim Dorong Kolaborasi TP PKK dan Desa

Bupati Boltim Oskad Manoppo menghadiri rembuk stunting Provinsi Sulawesi Utara, pada Rabu 16 Juli 2025. (Foto: DISKOMINFO)

BOLTIM, SULAWESION.COM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penanganan stunting. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo saat menghadiri kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (16/7/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Boltim Argo Suamiku dan Ketua TP-PKK Boltim Ny. Rosita Manoppo Pobela. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, yang menekankan pentingnya sinergi antar daerah untuk mencapai target nasional penurunan angka stunting tahun 2025.

“Saya yakin dan percaya, dengan komitmen kuat, kerja bersama, dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Sulawesi Utara, kita mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” ujar Mailangkay dalam sambutannya.

Bupati Oskar Manoppo dalam forum tersebut menjelaskan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas utama di Boltim. Pemerintah daerah, kata dia, telah mengintegrasikan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan lintas sektor.

“Kita dorong kolaborasi antarsektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas PPKB hingga peran aktif TP PKK serta pemerintah desa. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Oskar.

Sebagai bentuk komitmen konkret, Oskar Manoppo menandatangani kesepakatan bersama percepatan penanganan stunting tahun 2025 bersama kepala daerah lainnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para kepala daerah se-Sulawesi Utara, Ketua TP-PKK kabupaten/kota, serta perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas PPKB masing-masing daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan angka stunting turun secara signifikan menjelang akhir tahun 2025 sejalan dengan target nasional. Kolaborasi lintas sektor dan peran aktif pemerintah daerah dianggap sebagai kunci keberhasilan program ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan