BUTON TENGAH, SULTRA – Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla’ul Anwar Sulawesi Tenggara (DPW GEMA MA Sultra) beri instruksi terbuka kepada seluruh kader di Sulawesi Tenggara untuk ikut melakukan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena dianggap kebijakan tersebut tidak berpihak kepada Rakyat Indonesia.
Hal itu terlihat dari surat bernomor 031/SI/DPW-GEMA-MA-Sultra/IX/2022 yang disampaikan DPW GEMA MA Sultra ditujukan kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Kabupaten/Kota yang telah ada kepengurusannya.
“Dari total 17 Kabupaten/Kota, kami telah ada 14 struktur DPD, semuanya kita minta untuk bersama-sama masyarakat lakukan penolakan atas kebijakan yang tidak merepresentasikan hati dan pikiran rakyat ini,” ujarnya Faisal selaku Wakil Ketua Litbang, Humas, Komunikasi dan Informasi DPW GEMA MA Sulta
Pria asal Buton Tengah itu menerangkan, DPW GEMA MA Sultra menilai kebijakan menaikkan harga BBM di Indonesia bertentangan dengan upaya negara dalam melakukan pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pasca pandemi covid-19. Yang paling fundamental juga yang akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah kenaikan harga barang dan tarif jasa pengangkutan perhubungan.
Termasuk yang paling merasakan dampak kenaikan BBM ini ucap alumni Universitas Halu Oleo itu, adalah kalangan pegawai dan karyawan kantoran juga. Sudah naik harga BBM, mereka tidak dapat Bantuan Sosial (Bansos), gajipun tak kunjung ada kenaikan.
“Ini hanya memperdalam jurang kemiskinan, Bahkan pegawai pun ikut dimiskinkan. Setelah beberapa kali terjadi kenaikan harga BBM subsidi, gaji pegawai juga tidak naik,” ujarnya.
Lebih lanjut faisal mengatakan, jika GEMA MA Sulta telah menjajaki beberapa kelompok masyarakat, semuanya menolak. Sementara dikalangan pegawai tidak setuju namun hanya bisa pasrah saja.
“Kasihan ya, ini juga adalah penjajahan mental abdi negara,” tukasnya.
Menanggapi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM, Faisal menganggap jika hal itu sudah menjadi hal yang pas untuk dilakukan agar pemerintah tahu jika kebijakan merugikan itu ditolak oleh masyarakat. Nilainya, gelombang aksi penolakan ini pun akan terus membludak. GEMA MA di Sultra pun akan melakukan penolakan dan masih terus kita kaji poin tuntutannya nanti.
“Rencananya GEMA MA Sultra dan seluruh pengurus di derah akan melakukan mimbar rakyat terbuka, tapi kita menunggu kebijakan ketua DPW, tutupnya.
Ali Tidar I Supardi
