MAROS,SULAWESION.COM – Mantan Ketua DPRD Maros, Patarai Amir menjawab tudingan sejumlah pihak yang menyebut era pemerintahan Chaidir Syam dan Suhartina Bohari tak punya prestasi pembangunan. Ia menyebut pernyataan itu sangat keliru dan tak beralasan.
Patarai yang kini berstatus sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, selama tiga tahun kepemimpinan Chaidir Syam, pemerintah Kabupaten Maros telah menggelontorkan Rp 1,2 trilun rupiah khusus untuk infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan hingga fasilitas kesehatan selama periode Chaidir.
“Saya tiap tahunnya ikut menandatangani setiap anggaran yang digelontorkan untuk infrastruktur yang jumlahnya tidak sedikit dan persentasinya sama dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi sangat keliru kalau dikatakan tidak ada pembangunan,” katanya, Sabtu (12/10/2024).
Lebih lanjut, mantan ketua Golkar Maros itu menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maros tahun 2020 di akhir era Hatta Rahman itu mencapai Rp 1,6 Triliun. Lalu di tahun berikutnya, mengalami penurunan drastis sebesar Rp 1,4 triliun karena adanya pandemi Covid.
Meski kondisi ekonomi kala itu sedang karut marut, namun Chaidir Syam tidak pernah mengurangi anggaran belanja modal. Tahun 2021, belanja modal yang digunakan Pemerintah untuk pembanguan infrastruktur mencapai Rp 375 miliar.
“Jadi sebelum Covid, APBD kita di akhir era pak Hatta itu jumlahnya Rp 1,6 triliun. Nah pas covid banyak anggaran yang dipotong sehingga APBD kita itu sangat jauh berkurang di tahun 2021 menjadi Rp 1,4 trilun. Jadi memang kondisi keuangan kita yang terbatas kala itu,” terangnya.
Di tahun 2022, kata Patarai, APBD Maros mulai naik menjadi Rp 1,5 triliun. Dimana Pemerintah menganggarkan belanja modal sebesar Rp 376 miliar. Sedangkan di tahun 2023, APBD Maros sudah kembali ke angka Rp 1,6 Triliun dengan anggaran infrastruktur mencapai Rp 396 miliar.
“Nah untuk tahun 2024 ini, APBD kita itu totalnya mencapai Rp 1,680 triliun. Untuk anggaran belanja modal kita terpaksa kurangi dari tahun lalu yakni Rp 396 miliar menjadi Rp 384 miliar. Itu karena adanya Pilkada yang anggarannya mencapai Rp 49 miliar,” paparnya.
Menurut Patarai, total anggaran untuk infrastruktur di Maros, berkisar antara 20 sampai 25 persen dari total APBD setiap tahunnya. Nilai itu sama halnya dengan yang dianggarkan dilakukan oleh Pemerintah sebelumnya (Hatta Rahman).
Membandingkan pembangunan 10 tahun era Hatta Rahman dengan 3 tahun 7 bulan era Chaidir Syam, menurut Patarai, tidaklah sepadan.
“Pengaggarannya sama saja. Hanya pengalokasiannya yang beda. Kalau jaman pak Hatta itu fokus ke jalan beton. Kalau Pak Chaidir ini lebih menyuluruh. Jadi memang tidak sebanding kalau mau dibandingkan dari masa menjabat,” ujarnya.
Terkait tudingan pemerintahan Chaidir Syam tak punya prestasi, Patarai menegaskan, era Chaidir Syam yang hanya efektif bekerja hanya selama 3 tahun 7 bulan, mampu mengoleksi sebanyak 104 penghargaan baik di level lokal, nasional bahkan internasional.
Sementara, di era Hatta Rahman di periode awal ia menjabat selama 5 tahun, hanya mampu mendapatkan penghargaan sebanyak 46 penghargaan. Kalau hanya 3 tahun 7 bulan di periode awalnya, Hatta hanya meraih penghargaan sebanyak 22 penghargaan saja.
“Kita tidak ingin membandingkan keduanya. Tapi masyarakat harus tahu kondisi objektifnya. Jangan sampai hal seperti ini dipolitisir untuk mendeskriditkan pak Chaidir Syam yang sudah banyak berbuat untuk Maros ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, sebuah potongan video mantan Bupati Maros, Hatta Rahman menuding pemerintahan Chaidir Syam tak punya prestasi, viral di media sosial. Dalam video itu, Hatta mengajak masyarakat untuk memilih nomor 1 atau kotak kosong di Pilkada Maros.(rls)
