GORONTALO, SULAWESION.COM – Insiden bentrokan yang menyebabkan terjadinya Pembakaran Fasilitas Kantor Bupati, Gedung DPRD, Rudis Bupati, Fasilitas PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) hingga fasilitas Umum lainnya di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Gorontalo Membri Kiilo kepada Sulawesion.Com Jum’at (22/09/2023), mengungkapkan kekecewaannya atas insiden pembakaran dimana – mana yang menyebabkan rusaknya sejumlah fasilitas umum didaerah yang di juluki Bumi Panua . Tentunya ada pola komunikasi yang kurang baik, semua pihak harus cooling down, baik itu Pemerintah, pihak Perusahaan, aparat penegak hukum maupun masyarakat penambang.
“Para penambang itu hanya menutut hak – hak mereka dengan pola komunikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, hanya saja belum ada tindak lanjuti yang baik maka bisa memicu terjadi aksi anarkisme. Semua pihak harus menahan diri, terutama para penampang demikian juga dengan pemerintah. Terlalu mahal jika kemudian harus ditukar insiden ini terjadi,” ungkap aktivis penambang tersebut.
Lebih lanjut menurutnya bahwa para pemangku kepentingan yang duduk disinggasana kekuasaan baik Bupati dan DPRD tak mampu membaca eskalasi dinamika yang terjadi pada arus bawah, bahkan seolah olah terjadi pembiaran, ketika keadilan tak lagi ditegakan, maka akan lahir pengadilan jalanan.
“Insiden pembakaran yang terjadi dimana – mana itulah akibat dari lahirnya kebijakan yang kurang berpihak terhadap kepentingan rakyat, tentunya ada sebab yang melandasi persoalan itu terjadi,” katanya.
Lanjutnya, Didalam agama saja kenapa ayat yang pertama kali turun di muka bumi adalah Surat Al- Alaq yakni Iqro artinya Bacalah. Justru bukan surat Alfatihah yang pertama kali ditulis dalam Alqur’an.
“Maka kita diajarkan membaca segala sesuatu dengan kelebihan yang dimiliki seabagai Manusia, apalagi melahirkan kebijakan” bebernya.
Terakhir dirinya mengingatkan agar tindakan refresif dari aparat penegak hukum agar tidak berlebihan .
“Senjata, seragam dinas bahkan gaji aparat kepolisian, TNI dan para pemangku kepentingan itu dibeli dari uang rakyat melalui pajak, maka harus mampu melindungi, mengayomi dan melayani rakyat dengan baik,” pungkasnya.
