BUTUR, SULAWESION – Gonjang ganjing persoalan penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Buton Utara (Butur) masih hangat diperbincangan publik.
Padahal, seluruh rangkaian penerimaan serta titik penetapan tempat dilaksanakannya tes calon peserta P3K sudah sesuai prosedur yang diberikan oleh BKN Regional Unit IV Makassar.
Sekertaris Daerah (Sekda) Butur, Hardhy Muslim mengatakan, seluruh rangkaian penerimaan calon P3K bukan atas kemauan dirinya ataupun instansi terkait tapi dilaksanakan sesuai arahan dari BKN.
“Itu bukan kemauan personal kami tapi atas arahan dari BKN Unit Makasaar. Kami di daerah hanya melanjutkan dan melaksanakannya,” kata Hardhy Muslim kepada Wartawan saat dikonfirmasi. Sabtu, 24 Desember 2022.
Kata Hardhy, untuk penempatan lokasi tes bukan hanya Buton Utara tapi salah satu nya Kabupaten tetangga yang para peserta P3K di laksanakan di Kota Kendari.
“Nah kita dilaksanakan di Kota Bau Bau dikarenakan bisa lewat darat apalagi dengan cuaca saat ini kalau lewat laut, jadi ini bukan kesengajaan kami,” tegasnya.
Di samping itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Alimin menerangkan, bahwa semua rangkaian pelaksanaan sesuai arahan BKN.
“Silahkan dicek,”ucapnya.
Selain itu, terkait dugaan pungli dalam penerimaan calon P3K yang sedang beredar liar di masyarakat, dirinya tak segan meminta kepada pihak yang merasa terbebani dengan isu yang demikian, untuk melaporkannya ke Aparat penegak hukum (APH).
“Jadi kan begini , kalau memang ada yang mengatasnamakan oknum atau lembaga bahwa saya telah melakukan dugaan korupsi, pungli silahkan ke APH. Kalau perlu kita sama-sama,” terangnya.
“Artinya, agar pelaksanaan kegiatan menjadi lancar, mari kita sama-sama membuktikan dugaan liar yang sedang hangat diperbincangkan itu. sekurang-kurangnya tidak ada yang mendiskreditkan isu publik menjadi drama personal,”pungkasnya.
