KOTAMOBAGU, SULAWESION.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kotamobagu menerima kunjungan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Pemerintah Kota Manado Tahun 2025, bertempat di Kantor Dinas Kominfo Kota Kotamobagu, Kamis (21/8/2025).
Kunjungan studi lapangan ini merupakan bagian dari agenda pengembangan kompetensi peserta PKA yang terdiri dari pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kotamobagu, M. Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kunjungan tersebut.
“Alhamdulillah, jajaran Dinas Kominfo Kota Kotamobagu menerima kunjungan studi lapangan peserta PKA Pemerintah Kota Manado Tahun 2025. Tentu kami bersyukur dan merasa bangga karena Dinas Kominfo dijadikan salah satu lokus studi lapangan peserta PKA,” ujarnya.
Menurut Fahri, dalam pertemuan tersebut dibahas banyak hal strategis, mulai dari komitmen kepala daerah dalam implementasi percepatan transformasi digital.
Ketersediaan infrastruktur pendukung, layanan publik dan pemerintahan, pengelolaan kerja sama media publikasi, pengelolaan data statistik sektoral, hingga penanganan insiden siber.
“Kami bersyukur atas kunjungan ini karena bisa saling berbagi informasi terkait kinerja pelayanan, terutama berbagai upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kota Kotamobagu,” ujarnya.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada BPSDM Sulut dan BPSDM Pemkot Manado atas pelaksanaan studi lapangan ini. Mudah-mudahan hal yang dibahas bersama dapat menjadi referensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan studi lapangan peserta PKA,” tambahnya.
Turut hadir menyambut peserta, Sekretaris Dinas Kominfo Hasna Pasambuna, S.Pd., M.Pd., Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik Hendry Mokodompit, S.H., Kepala Bidang TIK Indra Sutriadi, S.Pd., serta Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Faisal Muis, S.Kom.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengembangan layanan digital, transparansi informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Utara.***
