KOTAMOBAGU, SULAWESION.COM – Perekrutan pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Kotamobagu belakangan ini diterpa isu tidak sedap.
Kabar beredar menyebutkan bahwa proses pembentukan KMP diwarnai praktik nepotisme.
Dengan pengurus yang disebut-sebut hanya berasal dari kalangan tim sukses atau orang dekat Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Kotamobagu, Teddy Makalalag, angkat bicara.
Saat ditemui media ini pada Selasa, 8 Juli 2025, ia dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Isu itu hoaks. Pembentukan Koperasi Merah Putih dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengurus dipilih langsung oleh masyarakat melalui musyawarah di masing-masing desa dan kelurahan,” tegas Teddy.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pembentukan pengurus KMP dimulai dari musyawarah warga yang dilaksanakan secara terbuka dan demokratis. Tidak ada intervensi dari pihak luar maupun penunjukan sepihak.
“Jadi, tidak ada yang ditunjuk. Semua pengurus dipilih secara demokratis oleh masyarakat, dan kami dari Dinas PMD terus melakukan pengawasan dalam setiap tahapan,” tambahnya.
Senada dengan Teddy, Camat Kotamobagu Barat, Sofian Abjul, juga membantah adanya praktik nepotisme dalam pembentukan pengurus KMP. Ia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan dengan ketat dan transparan.
“Kami di kecamatan sangat ketat dalam mengawasi proses ini. Bahkan yang memiliki hubungan keluarga dekat pun tidak kami izinkan masuk dalam struktur kepengurusan. Jadi, jangankan tim sukses, yang masih ada hubungan keluarga pun sudah kami batasi,” jelas Sofian.
Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan dan tidak berdasar.
“Kami harap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi sesat. Mari bersama-sama kita sukseskan program ini, karena KMP dirancang sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Menurutnya, KMP sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat dalam mendukung kemandirian desa.
Saat ini, Dinas PMD terus melakukan pendampingan dan pembinaan agar koperasi-koperasi yang terbentuk benar-benar berjalan efektif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.
“Tujuan akhirnya adalah agar koperasi ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di desa dan kelurahan,” pungkasnya.***
