KOTAMOBAGU, SUALWESION.COM – Perusahaan tambang emas, PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) menggelar sidang komisi bersama sejumlah stagholders, Selasa (1/8/2023).
Pada sidang komisi tersebut dihadiri instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), instansi di lingkup kerja Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolsel, perwakilan LSM serta wakil rakyat dari Bolmong dan Bolsel.
Sementara dari Pemerintah Pusat yang hadir adalah Tim Penanggungjawab Materi Adendum dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Ditjen Planologi, KLHK.
Pada rapat yang dilakukan secara daring ini, JRBM mendapatkan banyak dukungan dan masukan dari perwakilan masyarakat, instansi terkait, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dalam hal ini operasi pertambangan yang telah dilakukan JRBM hingga saat ini.
“Kami akan memaksimalkan kontribusi perusahaan kepada masyarakat lingkar tambang. Dan tentu masukan-masukan yang kami terima pada rapat ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai acuan dan informasi untuk kami kelola bersama tim,” kata Arif Perdanakusumah, Presiden Direktur PT JRBM.
Selain membahas bagaimana kontribusi JRBM terhadap masyarakat, rapat ini juga membahas mengenai pengembangan proyek JRBM, kelestarian flora dan fauna, dampak lingkungan terhadap pertambangan, ketenaga kerjaan lokal.
Lebih utama, paparnya, adanya harapan agar PT JRBM juga bisa meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyiapkan masyarakat yang mandiri setelah paska tambang.
Kepala Dinas Perkebunan Bolmong, Tony S Toligaga pada kegiatan ini mengatakan JRBM telah banyak memfasilitasi dan meringankan kebutuhan masyarakat petani di Bolmong.
“Kami sangat mengapresiasi JRBM terkait dengan program pembinaan masyarakat karena Bolmong punya potensi besar terutama di sektor perkebunan, sehingga ini juga akan menjadi keuntungan masyarakat juga,” Kata Toligaga pada sesi tanya jawab.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil dari Bolsel melalui Ketua Komisi 2 DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru, menyampaikan apresiasinya kepada PT JRBM yang selama ini menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Dengan pengembangan proyek ini, JRBM perlu meningkatkan kontribusi kepada pemerintah dan terutama kepada masyarakat lingkar tambang, meningkatkan realisasi program CSR/PPM.
“Rekrutmen karyawan harus memprioritaskan masyarakat lingkar tambang baik Bolmong maupun Bolsel yang selalu dikoordinasikan dengan Pemdes dan FDM (Forum Diskusi Masyarakat),” harapnya Kamaru.
Tak jauh beda dari Kabupaten Bolmong, yang disampaikan oleh Ketua FDM Febrianto Tagahu yang mendorong peningkatan program PPM kepada masyarakat lingkar tambang.
“Program unggulan PPM yaitu budidaya kakao sangat baik, tapi bidang lain perlu ditingkatkan juga yaitu peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan, dan program lainnya,” ujar Febrianto yang juga anggota DPRD Bolmong. ***
