KOTAMOBAGU, SULAWESION.COM – Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kota Kotamobagu dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2024, dipimpin oleh Ketua DPRD Adrianus Mokoginta didampingi Wakil Ketua Ahmad Sabir, Senin (19/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Hanura dan Fraksi NasDem menyoroti persoalan mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu.
Kedua fraksi tersebut menyampaikan masukan terkait tata kelola manajemen kepegawaian yang dinilai perlu dibenahi, terutama soal penempatan personel ASN yang dianggap strategis.
Menanggapi hal itu, personel Fraksi PKB, Dani Iqbal Mokoginta, menegaskan bahwa reposisi dan mutasi jabatan merupakan kewenangan penuh dari kepala daerah.
“Soal reposisi, rolling atau mutasi ASN, itu sepenuhnya kewenangan pimpinan daerah,” tegas Dani.
Namun demikian, Dani mengapresiasi masukan dari kedua fraksi tersebut. Sebagai partai pengusung pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih, Dokter Weny Gaib dan Rendy Virgiawan Mangkat, Dani menyebut pihaknya terbuka terhadap saran untuk perbaikan sistem pemerintahan.
“Kami merespon baik apa yang menjadi saran dan masukan dari Fraksi Hanura dan Fraksi NasDem, terkait tata kelola dan manajemen kepegawaian, termasuk penempatan personel ASN di lingkungan Pemerintah Kotamobagu,” ujar Ketua Komisi II DPRD ini.
Dani juga mengingatkan agar ASN Kotamobagu tetap fokus menjalankan tugas dengan profesional, tanpa terlibat dalam tarik-menarik kepentingan politik.
“Saya berharap ASN Kotamobagu tetap fokus bekerja sebagai wujud menjalankan amanah UU dan perintah pimpinan. Jangan lagi mencoba-coba bermain di ruang politik, apalagi menggunakan tangan-tangan politik. Ini hanya akan memperpanjang catatan ketidaknetralan dan menunjukkan kurangnya profesionalisme ASN,” tegas mantan Ketua GP Ansor Kota Kotamobagu itu.
Lebih lanjut, Dani menilai wali kota dan wakil wali kota saat ini telah menjalankan proses transisi pemerintahan dengan cukup baik dalam dua bulan terakhir.
“Soal nanti akan ada evaluasi, reposisi, atau rolling jabatan, itu bagian dari dinamika pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Dani, setiap pemerintahan baru tentu akan mencari pola atau skema terbaik untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien.
“Menurut saya, itu sesuatu yang biasa. Pemerintahan baru pasti akan mencari skema yang pas untuk memastikan efektivitas kinerja birokrasi, termasuk dalam hal membangun chemistry antara pimpinan dan jajarannya,” pungkasnya.***
