KOTAMOBAGU, SULAWESION.COM — Pengembangan Sistem Informasi Demografi menjadi fokus utama Pemerintah Kota Kotamobagu dalam upaya memastikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan maksimal.
Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Wali Kota Bidang Komunikasi dan Informasi, Supardi Bado, saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Sistem Informasi Demografi yang digelar di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Kamis, (11/12/2025).
Dalam penyampaiannya, Supardi menegaskan bahwa Sistem Informasi Demografi merupakan penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah.
Sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh program pemerintah selama lima tahun ke depan berjalan tepat sasaran, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap perencanaan—meskipun dalam keterbatasan anggaran—tetap tepat sasaran. Contohnya di sektor pendidikan, sebagaimana dijelaskan Ibu Devita, masih banyak temuan di mana penerima bantuan tidak sesuai kriteria. Ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi juga di banyak daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem informasi ini akan menjadi terobosan baru guna meningkatkan akurasi verifikasi dan seleksi penerima bantuan, terutama di tingkat desa. Validasi data dilakukan sejak awal karena program ini bersifat jangka panjang.
Supardi juga menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan yang kerap menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah, termasuk kritik di media sosial ketika penerima bantuan tidak sesuai kondisi sosial ekonomi.
“Masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan namun tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima justru berasal dari keluarga mampu,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Supardi mencontohkan program pelatihan tenaga kerja dan pertanian, seperti pengiriman warga mengikuti pelatihan kakao di Luwuk serta pelatihan lain di tingkat desa.
Ia menekankan pentingnya memastikan peserta pelatihan berasal dari keluarga kurang mampu agar manfaat program benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan.
Di sektor UMKM, ia mengingatkan agar seleksi penerima bantuan dilakukan secara objektif tanpa adanya kedekatan personal.
“Fakta sering menunjukkan penerima bantuan berasal dari keluarga pejabat atau aparat. Padahal tujuan kita adalah menekan angka kemiskinan. Jika sasaran tidak tepat, program tidak akan efektif,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Supardi berharap FGD kedua ini dapat memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan sistem.
“Masukan Bapak-Ibu sangat penting, karena Bapak-Ibu adalah pemangku kepentingan dari tingkat bawah hingga atas. Semoga sistem yang dibangun semakin kuat dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adnan Massinae, pimpinan OPD, narasumber Devita A. Djunaidi, S.Pd., M.Pd., serta para lurah, sangadi, dan perwakilan kelurahan dan desa.***
