KOTAMOBAGU, SULAWESION.COM– Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus guru yang tengah berlangsung menjadi sorotan publik.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kotamobagu, Refly Setiawan Mamonto, S.Kom, menegaskan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap peserta seleksi oleh Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu.
“Kami minta Dinas Pendidikan memastikan bahwa peserta yang diajukan dalam seleksi PPPK benar-benar menjalankan tugas sebagai guru. Jangan sampai ada oknum yang hanya terdaftar di Dapodik tapi tidak pernah mengajar,” tegas Refly, Sabtu (10/05/2025).
Lebih jelas Refly mengatakan, keberadaan data dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) belum cukup menjadi tolok ukur keaktifan seseorang sebagai tenaga pendidik.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pengecekan langsung ke lapangan atau minimal konfirmasi dari kepala sekolah sebagai validasi tambahan.
Selain itu, Refly mengingatkan agar proses seleksi bebas dari kepentingan tertentu yang bisa merugikan guru-guru yang benar-benar berjuang dan aktif mengajar selama ini.
“Ini menyangkut kualitas pendidikan di daerah kita. Jangan sampai seleksi ini hanya formalitas dan membuka celah bagi guru-guru fiktif,” tambahnya.
Dengan pengawasan ketat dari DPRD, diharapkan proses seleksi PPPK guru dapat berjalan transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga hanya guru-guru yang benar-benar memenuhi syarat yang lolos dan mendapatkan kesempatan menjadi PPPK.***
