MAJENE, SULAWESION.COM – Aksi turun kejalan sekelompok mahasiswad dari HMI Majene atas penolakan penundaan Pilkades se Kabupaten Majene yang digelar di depan rujab Bupati Majene diwarnai kericuhan, Rabu (7/6/23).
Sejumlah massa aksi dan aparat kepolisian mengalami gesekan yang tidak bisa dihindari setelah massa aksi memaksa masuk kedalam area rumah jabatan Bupati Majene dengan cara merusak pintu gerbang rumah jabatan.
Atas insiden tersebut Kapolres Majene AKBP Toni Sugadri mewakili jajaran kepolisian resor majene meminta maaf kepada peserta massa aksi. ujarnya
“Kami akan bertanggung jawab, Oknum anggota yang diduga melakukan pelanggaran sedang kita proses laporannya dan bila terbukti akan kita tindak tegas sesuai prosedur”. tegasnya
Lanjut Kapolres Majene menuturkan, Polri dan HMI bukanlah musuh tapi partner dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah, walaupun posisi kita kadang berhadapan ketika dilapangan namun saling menjaga agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan terkendali.
Perlu diketahui, Polri dalam mengamankan jalannya aksi penyampaian aspirasi didepan umum memiliki protap sendiri disertai diskresi. Hal tersebut digunakan semata-mata untuk mengamankan baik pengunjuk rasa maupun objek fasilitas negara. imbuhnya
Maka, antara massa aksi dengan polisi sebagai pengamanan jangan dianggap seolah-olah dua kubu yang sedang bermusuhan. Mari bersinergi dan saling menghargai tupoksi masing-masing.
Kami dari kepolisian mendukung dan menjamin kebebasan manyampakan pendapat dimuka umum, sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum… selama hal tersebut dilakukan dengan tertib dan tidak melanggar aturan dan perundang -undangan lainnya. Pungkas Kapolres
Kami juga akan mengingatkan kembali seluruh anggota yang melaksanakan tugas dilapangan agar menahan emosi dan tetap tenang dalam melaksanakan tugas pengamanan, tutupnya. ***
