Pelaku Gangguan Keamanan Rata-rata Dibawah Umur, Pemkot Makassar Siapkan Pola Pendekatan Produktif

Walikota Makassar saat memberi keterangan terkait penyelesaian gangguan keamanan di Kota Makassar akhir-akhir ini (Diskominfo)

MAKASSAR, SULAWESION.COM — Permasalahan gangguan keamanan yang terjadi di wilayah utara Makassar, langsung mendapat perhatian khusus Pemkot Makassar untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali.

Namun sejumlah tantangan dihadapi. Salah satunya ada rata-rata para pelaku gangguan keamanan berusia dibawah umur antara 14-15 tahun.

Bacaan Lainnya

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan tak hanya fokus pada penindakan, Appi juga menyiapkan langkah pencegahan sebagai solusi bagi anak muda untuk jangka panjang.

Pemkot Makassar, akan masuk langsung ke wilayah tersebut untuk menghadirkan pola pelatihan, pelatihan, dan kegiatan produktif bagi anak-anak serta remaja yang rentan terlibat aksi negatif.

“Kami akan masuk ke dalam untuk memberikan pelatihan pola-pola, kami memberikan kegiatan yang bermanfaat kepada anak-anak yang ada di sana,” jelasnya.

Namun, ia mengakui tantangan utama adalah banyaknya pelaku atau kelompok yang masih berusia sangat muda, berkisar antara 14 hingga 15 tahun.

Kondisi itu membuat pemerintah harus menyesuaikan pendekatannya, termasuk dengan menyediakan pelatihan informal dan wadah pendidikan nonformal.

“Persoalannya, kalau kita kumpul-kumpul dengan yang ada di sana, kadang-kadang yang mau diberikan pekerjaan itu justru anak-anak usia 14 sampai 15 tahun,” tuturnya.

“Oleh karena itu, kita harus memberikan pelatihan informal agar mereka bisa masuk ke kegiatan yang produktif,” lanjut dia.

Pelatihan tersebut mencakup berbagai keterampilan dasar yang dapat langsung digunakan untuk mencari penghasilan, seperti perbengkelan motor, servis AC, hingga keterampilan teknis lainnya.

Selain itu, Pemkot juga merancang sistem pendidikan informal yang dapat membantu mereka mendapatkan ijazah penyetaraan sebagai bekal mencari kerja.

“Kita ingin mereka punya keterampilan yang bisa diimplementasikan, kita membuat sistem pendidikan informal di wilayah itu untuk merespons kebutuhan mereka, sehingga nanti mereka punya ijazah untuk membawa pekerjaan,” tutup Munafri. ***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan