MAKASSAR, SULAWESION.COM – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan meraih prestasi luar biasa dengan dinobatkan sebagai TP2DD terbaik di Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Causa Iman Karana, pada acara Pelaksanaan Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), High Level Meeting TP2DD, serta Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar pada Selasa, (5/12/2023).
“Berbagai inovasi dilakukan di Sulsel, berhasil dapat pengakuan nasional. Di tahun 2022, Provinsi Sulsel berhasil jadi TP2DD terbaik se Indonesia. Tahun ini, TP2DD Provinsi Sulsel tidak hanya terbaik di Wilayah Kawasan Sulawesi, tapi kembali jadi yang terbaik di Indonesia,” kata Causa Iman.
Iman menyampaikan bahwa pemerintah dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi guna menciptakan tata kelola yang responsif, efektif, dan transparan, terutama dalam hal tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulsel telah membuktikan kesiapannya dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Wakil Presiden telah memberikan arahan agar semua pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada KKPD. Pemerintah Provinsi Sulsel dengan sigap mengindahkan arahan tersebut, yang merupakan dukungan luar biasa dari Pj Gubernur Sulsel,” ujar Causa Iman.
Dalam acara tersebut, Bank Indonesia menyerahkan dua piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, yang diterima oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.
Piagam tersebut antara lain Penghargaan TP2DD Terbaik I di Kawasan Sulawesi, dan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik melalui aplikasi pembayaran pajak digital Bapenda Sulsel in Your Hand.
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia atas dukungan dan kontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan pemerintah.
Ia juga menyoroti implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang menjadi instrumen reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan.
“Dengan menggunakan KKPD, semua terukur. Pasti semakin sehat organisasi kita, karena memangkas proses administrasi. KKPD lebih mudah, simpel, sederhana, dan akuntabel, sesuai prinsip hukum keuangan. Banyak manfaat yang diperoleh,” kata Bahtiar.
