MAKASSAR, SULAWESION.COM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menerima sejumlah masukan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2021/2022 DPRD Kota Makassar, Senin (27/6/2022).
Diantara aspirasi diterima Danny Pomanto menerima para legislator DPRD Makassar adalah soal pengerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Kemudian aspirasi dari Anggota DPRD Makassar adalah mengenai parikir liar yang masih banyak dapat ditemui.
Kemudian yang disoroti adalah kurang maksimalnya pelayanan menjadi catatan untuk para SKPD, OPD, serta Perusda di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Paripurna yang mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
Dihadiri Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo dan Wakil Ketua Adi Rasyid Ali serta para anggota fraksi juga para SKPD serta OPD dan Perusda lingkup Pemkot Makassar, Danny Pomanto menjawab beberapa masukan yang telah disampaikan.
“Saat ini kami telah menerima opini tertinggi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi ini justru menjadi cambuk bagi kami untuk terus berbenah dan memperbaiki diri. Adapun kekurangan yang ada akan menjadi evaluasi untuk segera diperbaiki,” terang Danny.
Sama halnya ketika salah satu fraksi menyebutkan adanya SKPD yang kerap lalai menghadiri undangan rapat, Wali Kota Makassar dengan tegas mengatakan akan turun langsung menghadapi mereka.
“Saya yang akan menilai langsung kinerja pejabat sekarang. Jadi SKPD yang tidak bekerja sesuai tupoksi atau lalai dalam menjalankan amanah maka akan menjadi penilaian yang akan mengurangi skor untuk saya pertimbangkan mendapatkan promosi jabatan,” tegas Danny.
- Tanggapan Danny Pomanto untuk Peran TNI/Polri Dimomen HUT Bhayangkara ke 76
- Dinas Pariwisata Cari Talenta Baru di Festival Bakat Makassar
Namun terlepas dari kelalaian yang ada, Wali Kota Makassar ini meminta agar para perangkatnya menjaga kekompakan serta tetap mengutamakan pelayanan masyarakat.
Usai dengar pendapat fraksi, rapat selanjutnya diteruskan dengan penyerahan keputusan DPRD Makassar terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
Iyan Cahyadi | Guesman Laeta
