MAKASSAR, SULAWESION.COM— Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, diminta menjadi pembina Badan Koordinasi Majelis Taklim (BKMM) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh pengurus BKMM-DMI saat melakukan audiensi bersama Fatmawati Rusdi di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Jalan Ahmad Yani, Senin (12/12/2022).
“Tujuan kita datang ke sini sangat mengharapkan Ibu Wawali bisa menjadi pembina dari BKMM karena ini merupakan badan otonom yang membawahi majelis taklim se-Kota Makassar,” ujar Koordinator Umum BKMM, Marwa Latif.
Ia menjelaskan organisasi majelis taklim yang akan dibentuk tersebut sepenuhnya sudah siap selain pembina.
BKMM menilai prestasi kepemimpinan Fatmawati Rusdi yang sukses hingga menjadi Wawali Kota Makassar sehingga dia dipercaya menjadi pembina BKMM.
“Pengurus sudah ada, tapikan pembina belum ada, jadi kita mau selesaikan administrasinya dulu dengan Ibu Wawali sebagai pembina,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Fatmawati Rusdi merespon positif permintaan tersebut. Namun dia juga menekankan agar program kerja yang diusung oleh Pengurus BKMM sebaiknya sejalan dengan program Pemkot makassar.
“Saya berharap kedepannya BKMM ini bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan program Pemkot,” ujarnya
“Karena ada program Pemerintah Kota tentang perkuatan keimanan. Alhamdulillah, Covid-19 juga sudah mereda, sehingga bisa dilakukan pembinaan juga di lorong,” lanjutnya.
Selain itu Fatmawati Rusdi meminta agar pengurus BKMM melakukan pembinaan hingga ke masjid-masjid di kelurahan. Tidak hanya mentok di tingkat kecamatan.
“Setidaknya bisa menjangkau beberapa kelurahan dulu, kan ada 1.300 masjid di Makassar. Minimal turun dulu di 153 kelurahan, langkah konkritnya harus sampai di kelurahan,” katanya.
Hal itu, kata Fatmawati Rusdi, sebagai salah satu langkah pemerataan juga untuk mendekatkan pelayanan Pemkot Makassar ke seluruh tingkat masyarakat.
“Sehingga BKMM ini bisa men’drive’kan ke bawah (masyarakat tingkat kelurahan) program pemerintah,” ujarnya.
Kendati demikian, sebelum mulai menjalankan programnya yang direncanakan berjalan pada bulan Januari 2023 mendatang, Fatmawati Rusdi meminta agar BKMM terlebih dahulu menyelesaikan persoalan legalitasnya.
Dengan dibentuknya BKMM yang bekerja sama dengan pemerintah kota, Fatmawati Rusdi menegaskan pentingnya sektor cakupan BKMM agar tidak dianggap kompetitor oleh lembaga majelis taklim lainnnya.
“Kita (BKMM) siapkan mi dulu legalitasnya. Begitu juga dengan ADRTnya harus diperjelas dulu. Jadi segera di SK-kan agar tidak beririsan dengan organisasi yang lain seperti BKMT,” tuturnya.(*)
