MANADO, SULAWESION.COM – Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sulut Bergerak melakukan protes terhadap kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Protes mahasiswa dan masyarakat tersebut dengan melakukan aksi demonstrasi di dua titik, yaitu Gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (19/2/2025).
Mereka menyuarakan tujuh tuntutan yang terbagi atas empat tuntutan nasional dan tiga lokal. Tuntutan Nasional diantaranya Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan, Tolak Undang Undang Minerba, Tolak Dwi Fungsi TNI/Polri, dan Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan tiga Tuntutan Lokal yaitu Menolak Reklamasi Manado Utara, Laksanakan Reforma Agraria Sejati bagi Petani Kalasey Dua, dan Hentikan Aktivitas Militer di Perkebunan Kelelondey.
Dani Manik, selaku perwakilan mahasiswa mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan merupakan sikap terhadap dampak kebijakan pemerintah.
“Banyak keputusan, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyusahkan, bukan hanya hari ini mungkin kedepan akan lebih juga,” katanya.
Mereka memprotes efisiensi anggaran yang dilakukan rezim Prabowo-Gibran yang menyasar sektor-sektor strategis, seperti pendidikan dan kesehatan. Bahkan tambahnya, adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai substansi kebijakan.
“Efisiensi anggaran yang mengakibatkan banyak sektor terkena PHK, dirumahkan, banyak sektor seperti pendidikan terancam naik, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) terancam hilang, kesehatan BPJS dan lainnya,” tambah Dani.
“Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dengan kebijakan coba-coba kami menganggap Indonesia memasuki masa kegelapan,” sambungnya.
Sementara itu, M Taufik Poli melalui orasinya menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya saat ini pemerintah tidak peka terhadap persoalan pendidikan. Mereka menginginkan pendidikan ilmiah yang gratis.
“Kita ada di sini berada pada nasib yang sama, nasib kita akan terampas mengenai hak kita akan pendidikan, yang tidak peka terhadap hak-hak pendidikan warga. Mari sama-sama kita kampanyekan pendidikan ilmiah gratis,” ujar Taufik.
Lanjut Taufik, dia tidak menampik jika pemerintah saat ini tengah menyasar efisiensi anggaran di berbagai sektor penting. Akan tetapi kebijakan tersebut menurutnya pemerintah tengah menggali kuburan masal untuk menenggelamkan Indonesia.
“Kalau efisiensi menyasar pos-pos yang esensial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kita sementara menggali kuburnya untuk tenggelam,” lanjutnya.
Taufik menegaskan jangan menjadikan masyarakat sebagai objek trial error (metode coba-coba atau coba ralat merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara) dari kebijakan Prabowo-Gibran.
“Jangan jadikan kita sebagai objek kebijakan trial error, ini persoalan status publik, jangan sampai keadilan kita dirampas,” tegasnya.
