MANADO, SULAWESION.COM – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus tampak geram saat menyentil alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Yulius bilang, lahan pertanian seluas 350 hektare di Lolak, Bolmong telah hilang akibat alih fungsi. Padahal menurutnya, lahan tersebut potensial sebagai tumpuan hidup masyarakat yang bernilai ekonomis.
“Sudah beralih fungsi, uang negara dipakai untuk mengairi sawah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang notabenenya kita tidak mendapatkan satu persen PAD (pendapatan asli daerah), itu sudah terjadi kerusakan lingkungan,” ucap Yulius di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut Tahun 2025-2029 di Hotel Peninsula, Kota Manado, Selasa (25/3).
“350 hektare lahan pertanian yang sangat subur. Di situ ada irigasi yang sangat bagus, kemudian hilang, ini penjahat mana?,” sambungnya.
Saat diwawancarai awak media, Yulius menjelaskan bahwa pembangunan Kimong mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di tahun 2014, meskipun 10 tahun tidak ada perubahan, kata Yulius, wilayah tersebut masih diperuntukan sebagai lahan pertanian.
“RTRW kita 2014 itu kan sudah jelas di daerah Kimong itu, itu kan daerah pertanian. 10 tahun tidak ada perubahan RTRW, akhirnya itu masih lahan pertanian, maka ada waduk di sana, ada irigasi di sana. Hari ini kita ketahui bahwa Kimong itu sudah memotong irigasi tersebut,” jelas gubernur.
Yulius menambahkan swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto harus dilaksanakan di tiap daerah yang potensial, yaitu memiliki lahan subur untuk digunakan sebagai lahan pertanian.
“Ini harus dievaluasi. Disaat bapak presiden mencanangkan swasembada pangan, swasembada beras, di mana pangan ini kita butuh sekali. Hampir 800 hektare, jadi kita harus kembalikan ke peruntukannya itu adalah sawah untuk padi,” tambahnya.
Kawasan Industri Bolmong atau Kimong merupakan proyek yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Sulut di era Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (ODSK) melalui Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulut di tahun 2022.
“Kawasan ini (Kimong) terus dipacu pembangunannya, kita juga memerlukan peran sektor swasta,” ujar Kepala Bappeda, Jenny Karaouw di Manado, Rabu 6 April 2022 dilansir dari ANTARA.
Kimong saat itu akan diperuntukan sebagai daerah pengelolaan agroindustri. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bolmong memiliki potensi pertanian yang sangat potensial.
Kepala DPM-PTSP Provinsi Sulut, Franky Manumpil mengatakan, luasan area industri tersebut diperkirakan mencapai 700 hektare.
Tahap pertama (tahun kesatu-ketiga) pengadaan lahan diproyeksikan mencapai 100 hektare, tahap kedua (tahun keempat) 200 hektare, sedangkan tahap ketiga (tahun kelima) seluas 400 hektare.
“Pembangunan kawasan itu diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 30 ribu orang,” jelas Manumpil.
Diketahui, sistem irigasi lahan pertanian di Kimong berasal dari Bendungan Lolak. Bendungan itu diresmikan langsung Presiden RI, Joko Widodo pada Jumat 23 Februari 2024.
Jokowi saat itu membeberkan bahwa Bendungan Lolak dapat menampung sebesar 16 juta meter kubik air yang mampu mengairi sawah kurang lebih 2.200 hektare.
“Jadi kalau di provinsi yang lain, di kabupaten yang lain juga kita memiliki bendungan dengan kapasitas yang kurang lebih sama, air yang ada di negara kita akan bisa kita kelola dengan baik sehingga bermanfaat,” bebernya.
Bendungan Lolak, kata Jokowi, dapat menyediakan air baku bagi masyarakat Bolmong yang mereduksi banjir hingga 29 persen.
“Kalau sebelumnya banjir, banjir kemudian ada bendungan, banjir menjadi terkurangi 29 persen. Begitu juga untuk listrik mini hidro,” katanya.
