MANADO, SULAWESION.COM – Tahun 2023 ini Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bakal kecipratan dana sebesar 250 Juta USD atau sekitar Rp3,6 Triliun Rupiah.
Dana itu berasal dari tawaran pinjaman bank dunia (world bank). Dan akan dialokasikan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik Dukcapil di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH mengungkapkan tawaran pinjaman itu sudah disetujui oleh otoritas terkait.
“Dukcapil juga mendapat dukungan luar biasa dari bank dunia atau world bank. Mulai tahun ini, InsyaAllah bank dunia menawarkan dan sudah disetujui oleh Bappenas dan menteri keuangan untuk pinjaman luar negeri 250 Juta USD,” kata Prof Zudan saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2023 kabupaten/kota se-Indonesia, Rabu malam (8/2), di Novotel Manado Golf Resort and Convention Center, Kayuwatu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Tapi ini harus kita pergunakan dengan sangat baik. 250 Juta USD itu Rp3,6 Triliun selama empat tahun,” sambungnya.
Dana sebesar Rp3,6 Triliun Rupiah ini telah direncanakan untuk lima kegiatan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) diantaranya:
1. Meningkatkan kinerja pendafaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan infrastruktur TIK dan membangun e-KYC dan Digital ID
3. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan dan adopsi e-KYC serta Digital ID
4. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia
5. Manajemen dan koordinasi proyek
Namun menurut Prof Zudan, meskipun saat ini seluruh lembaga di Indonesia terintegrasi dengan Dukcapil, tidak kalah penting yang harus kita dahulukan adalah kualitas SDM atau sumber daya manusianya.
“Jadi selama empat tahun Dukcapil akan terus kita majukan pelayanan publik di Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
