MANADO, SULAWESION.COM – Penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah rata-rata nasional.
Hal ini diungkapkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2023 di Hotel Luwansa, Manado, Rabu (3/5/2023).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw dan Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo.
Menurut Gubernur Olly harapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menurunkan angka stunting berjalan baik di Sulut.
“Angka stunting kita berada di bawah angka stunting nasional tapi ini kita dorong terus supaya bisa turun sesuai target,” ungkap gubernur.
Gubernur Olly menjelaskan salah satu upaya Pemprov Sulut mengatasi persoalan stunting yaitu membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak.
“Tujuannya supaya ada perbaikan-perbaikan sekaligus tempat edukasi bagi ibu hamil, bagi yang ibu hamil kurang mampu kita bawa ke rumah sakit ini, kita berikan asupan gizi, supaya bayinya lahir nanti sehat terhindar dari stunting,” jelasnya.
Gubernur Olly juga mengapresiasi terbentuknya tim percepatan penurunan stunting dan pengukuhan Bunda Pendamping Keluarga di Sulut.
“Tim pendamping keluarga ini ada di setiap desa. Kalau di Sulut ada sebanyak 1.500an desa, pastinya akan sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan stunting,” kata gubernur.
Gubernur Olly mengakui dalam mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM berdaya saing, pastinya faktor kesehatan penting bagi generasi muda.
“Nah ini juga butuh peran ibu-ibu. Tadi di acara HRG PKK saya juga sampaikan peran ibu-ibu sekalian penting dalam menangani stunting,” sebut gubernur.
Gubernur berterima kasih kepada Perwakilan BKKBN Sulut yang terus bersinergi dan berkomunikasi, sehingga koordinasi penanganan stunting bisa lebih baik.
“Bupati dan wali kota juga diharapkan bisa lebih aktif. Ada anggaran DAK yang dapat dipergunakan untuk menangani stunting, kita akan dorong program pusat supaya terus berjalan baik di Sulut, kami juga akan mengkoordinasi bupati/wali kota supaya anggaran terserap dengan baik,” terang gubernur.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo dalam sambutannya mengapresiasi kolaborasi BKKBN Sulut bersama mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting termasuk program Bangga Kencana.
“Patut diapresiasi karena angka stunting Sulut yakni 20,5 Persen lebih rendah dari angka stunting nasional yakni 21,6 Persen,” akunya.
Hasto mengakui program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting merupakan program prioritas Presiden Jokowi.
Kepala Negara katanya, mendorong program ini dalam menghadapi era bonus demografi.
“Generasi emas yang menjadi generasi penanggung jawab pada tahun 2045, kita harus siapkan SDM tentunya supaya generasi kita produktif,” katanya.
Hasto menjelaskan persiapan SDM memang penting karena pada tahun 2035 nanti akan dapat melihat perbandingan antara warga usia produktif yang bekerja dan tidak bekerja.
“Makanya program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting mesti terus dioptimalkan, itu harus kita mulai bersama dari keluarga. Kita harus libatkan mitra TNI/Polri, harus gotong royong dan ini menjadi tanggung jawab bersama,” jelas Hasto.
Sementara itu, Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju dalam laporan menjelaskan kegiatan Rakerda diawali dengan rapat koordinasi teknis.
“Nanti malam kita akan diskusi teknis terkait program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting,” jelas Tandaju.
Ia mengapresiasi dukungan dan komitmen gubernur bersama bupati dan wali kota, TNI/Polri di Sulut dalam menyukseskan program tersebut.
“Kita sudah lakukan upaya bersama dengan pembentukan tim penurunan stunting, pengukuhan bapak anak asuh stunting serta kegiatan lainnya,” katanya.
Duketahui dalam Rakerda, Ketua TP PKK Sulut Rita Tamuntuan Dikukuhkan sebagai Bunda Pendamping Keluarga oleh Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Sulut Rita Tamuntuan dan Sekretaris dr Kartika Devi Tanos, Sekprov Sulut Steve Kepel, Forkopimda Sulut, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Sulut, instansi terkait Pemprov Sulut dan pemda kabupaten/kota, akademisi serta organisasi lainnya. ***
