MANADO, SULAWESION.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc Kepada Organisasi Non Pemerintah (NGO) dan Stakeholder.
Bertempat di Hotel Aryaduta, Kota Manado, kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa (7&8/11) dan diharapkan masyarakat Sulut dapat menjadi bagian dalam menyukseskan seluruh rangkaian maupun tahapan Pemilu di tahun 2024 mendatang.
Plt. Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon setelah membuka secara resmi sosialisasi ini mengatakan penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 merupakan milik publik, karena rakyat atau publiklah yang merupakan aktor utamanya.
“Kami berharap peserta yang hadir saat ini bisa memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai tahapan Pemilu 2024 dan informasi perekrutan penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau Badan Ad Hoc,” kata Tinangon dalam sambutannya.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan setiap jadwal dan prosedur tahapan pemilihan umum kepada masyarakat lewat perwakilan organisasi non pemerintahan dan stakeholder,” tambah Tinangon.
Hari pertama materi disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh yang membahas soal Strategi Pengawasan Pemilu Tahun 2024, kemudian dilanjutkan materi kedua oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah soal Sistemetika Penyelenggara Pemilu/KEPP, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Ferry Sangian membawakan materi terkait Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Sulut dan diakhiri oleh Anggota KPU Sulut Salman Saelangi yang menjabarkan mengenai Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc.
Hari kedua nara sumber dari Anggota Bawaslu Sulut Zulkifili Densi memaparkan soal Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulut Viktory Rotty menyampaikan materi mengenai Etika Berdemokrasi dan materi ditutup oleh Anggota KPU Sulut Salman Saelangi yang menjelaskan soal Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc.
Sosialisasi ini dihadiri oleh 200 orang perwakilan NGO, Forkopimda dan stakeholeder terkait.
Turut hadir Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny Ointu, Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan dan Kasubag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Greis Tamba. (***)
