MANADO, SULAWESION.COM – Perayaan Dies Natalis ke-71 Tahun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Manado termaktub melalui pertemuan ideologis para kader di Beenji Cafe, Senin 24 Maret 2025.
Elias Pangkey dan Andre Mongdong, selaku Alumni GMNI turut serta merepresentasikan ajaran Sukarno yaitu Marhaenisme. Keduanya menyampaikan pidato politik, sekaligus melakukan pemotongan tumpeng.
Dies Natalis GMNI ke-71 di Manado dirayakan mengusung tema “To Build The World Anew: Perjuangan GMNI dalam Mewujudkan Sosialisme Indonesia”.
Berikut Manifesto Politik GMNI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Manado di Dies Natalis ke-71 Tahun:
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya menghadapi tantangan besar dalam bidang politik dan ekonomi.
Ketimpangan sosial, korupsi, ketidakadilan, serta pengelolaan sumber daya alam yang buruk menjadi masalah yang harus segera diatasi.
Sementara itu, krisis ekonomi global dan perkembangan teknologi yang pesat turut memperburuk ketidakpastian ekonomi di dalam negeri.
Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ada beberapa kemajuan yang signifikan, banyak rakyat Indonesia yang masih merasakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dalam.
Tidak sedikit dari mereka yang terjebak dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan karena sistem yang ada tidak mampu menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang adil.
Pemerintahan yang berpusat di Jakarta sering kali terputus dari realitas kehidupan masyarakat di daerah. Hal ini menciptakan jurang pemisah yang semakin besar antara pemerintah dengan rakyat.
Di sisi lain, praktik politik yang koruptif dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan negara menghalangi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
Manifesto DPC GMNI Manado ini hadir untuk menyuarakan kebutuhan akan sebuah perubahan sistemik yang berfokus pada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Negara harus hadir sebagai pelindung, penggerak ekonomi, dan pemersatu bangsa, yang memastikan semua rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, merasakan manfaat dari kemajuan negara ini secara setara.
Manifesto ini bertujuan untuk menyuarakan visi dan langkah-langkah konkret untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Misi Kesejahteraan
1. Memperkuat Demokrasi Kerakyatan
• Reformasi Pemilu: Menyempurnakan sistem pemilu agar lebih transparan, adil, dan dapat mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta terbuka untuk kontestasi kekuatan politik rakyat.
• Desentralisasi yang Efektif: Menguatkan sistem desentralisasi agar daerah memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial.
• Pemberantasan Korupsi: Menjaga independensi lembaga antikorupsi seperti KPK dan memperkuat sistem pengawasan politik dan penegakkan hukum agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Memperbaiki Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat
• Pembangunan Infrastruktur yang Merata: Mengutamakan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkeadilan.
• Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sektor sumber daya alam ekstraktif dengan mengembangkan sektor industri manufaktur, teknologi, pangan dan ekonomi kreatif.
• Meningkatkan Akses Pendidikan: Memperkuat pendidikan melalui akses pendidikan tinggi gratis, mengedepankan pendidikan berdimensi kritis, dan dukungan pembiayaan bagi setiap mahasiswa yang ingin melanjutkan studi luar negeri.
3. Pemberdayaan Rakyat dan Keadilan Sosial
• Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan rumah yang layak, energi yang terjangkau, dan lingkungan yang bersih dan sehat, serta bahan pangan yang murah.
• Keadilan bagi Semua Lapisan Masyarakat: Menciptakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kaum marginal, petani, buruh, dan masyarakat adat.
• Menegakkan Reforma Agraria: Memastikan akses petani terhadap lahan produksi bisa terpenuhi, serta mewujudkan redistribusi lahan untuk petani tak bertanah.
4. Keberlanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
• Kebijakan Lingkungan yang Berkelanjutan: Menetapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan alam dan memperkuat upaya diversifikasi ekonomi, dengan mengutamakan pembangunan yang ramah lingkungan.
• Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Mengelola sumber daya alam Indonesia dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pemanfaatan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir korporasi.
Strategi Implementasi
1. Membangun Koalisi dengan Masyarakat Sipil:
Mengajak berbagai organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok advokasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Pendidikan Politik untuk Masyarakat:
Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih paham akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan:
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dapat diakses dan diawasi oleh publik dengan memperkuat sistem informasi dan pelaporan berbasis teknologi.
4. Membangun Cara Berpikir Kritis bagi Anggota/Kader GMNI:
Memastikan bahwa anggota/kader GMNI dibekali dengan cari berpikir kritis, yaitu materialism historis dan dialektis sebagai bekal pengetahuan mengatasi persoalan sosial, ekonomi dan politik.
Penutup
Indonesia memerlukan perubahan yang substansial untuk menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang ada.
DPC GMNI Manado percaya bahwa perubahan tersebut dimulai dari keberanian untuk bertindak, komitmen terhadap transparansi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Kami siap bekerja bersama masyarakat Indonesia untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.
(***)
