Pemprov Sulut Dorong Transformasi Digital Menuju “Smart Province” 2025

Rapat Koordinasi yang bertajuk "Ekosistem Provinsi Cerdas (Smart Province) di Pemerintah Provinsi Sulut" yang dilaksanakan di Aula Mapalus, Kantor Gubernur, Kota Manado, Jumat 21 Maret 2025. (Foto: Adi Sururama)

MANADO, SULAWESION.COM – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tengah mendorong transformasi digital menuju “Smart Province atau Provinsi Cerdas” 2025.

Smart province merupakan program yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Cerdas atau Smart Indonesia, melalui pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan daerah.

Bacaan Lainnya

Transformasi digital melalui smart province khususnya Sulut, mendorong pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan daerah melalui inovasi yang terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal ini sebagaimana terkuak melalui Rapat Koordinasi yang bertajuk “Ekosistem Provinsi Cerdas (Smart Province) di Pemerintah Provinsi Sulut” yang dilaksanakan di Aula Mapalus, Kantor Gubernur, Kota Manado, Jumat (21/3/2025).

Sekretaris Provinsi Sulut, Steve Kepel mewakili sambutan Gubernur Yulius Selvanus saat membuka rakor tersebut menegaskan, transformasi digital bukan lagi pilihan melainkan keharusan dalam rangka meningkatkan daya saing, mendorong peningkatan ekonomi dan kualitas masyarakat.

“Sulut harus bergerak cepat menuju provinsi cerdas yang berbasis teknologi digital,” tegas Kepel.

Kepel mengatakan efisiensi layanan publik untuk mendorong kemudahan dan kesejahteraan rakyat sangat penting di era digital saat ini.

“Memastikan masyarakat kita siap menghadapi era digital melalui pengembangan literasi digital dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” katanya.

Meski begitu, tambah Kepel, transformasi digital mempunyai tantangan tersendiri. Akan tetapi melalui kolaborasi dan fokus terhadap ruang lingkup digitalisisasi, optimistis Pemprov Sulut mencapai smart province di tahun 2025 segera terealisasi.

“Tidak saja pada perluasan infrastruktur dan konektivitas internal, tapi temasuk literasi digital dan kolaborasi yang lebih intens dari pemerintah swasta, akademisi dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulut, Evans Liow mengungkapkan transformasi digital smart province merupakan upaya pemerintah provinsi menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendorong sinergitas dan kolaborasi seluruh elemen baik pemerintah maupun swasta.

Menurut Liow, pencanangan Sulut sebagai smart province di tahun 2025 ini harus dimulai dari level kabupaten/kota, sampai di tingkatan terkecil yaitu kecamatan, kelurahan hingga pedesaan.

“Dapat berkolaborasi bergerak bersama, tak hanya peran aktif pemerintah tapi partisipasi masyarakat sangat diperlukan,” ungkapnya.

Liow mengatakan tujuan daripada implementasi smart province di Sulut yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm), pendidikan dan kesehatan, program makan bergizi gratis (mbg), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, dukungan swasembada pangan, dan pengembangan industri kerajinan serta memfasilitasi pemasaran UMKM, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk menghasilkan program maupun kebijakan yang tepat sasaran.

“Menekankan SPBE yang efisien aman sesuai peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan smart province di Sulut berbasis elektronik di tahun 2025 hingga 2029,” katanya.

Transformasi digital menuju smart province di Sulut menyasar ekosistem inovasi digital seperti Good and Clean Government, Smart Governance, Smart Economy, Smart Infrastructure, dan Smart Society.

Dampak daripada inovasi digital tersebut yaitu birokrasi efisien dan akuntabel, kualitas layanan pemerintah dan kemudahan diakses, serta pembangunan adaptif atau tepat sasaran.

Lanjut Liow, pilar smart province berbasis ekosistem inovasi digital seperti Smart Governance melingkupi Regulasi Cerdas, Keuangan Digital, Satu Layanan, E-Administrasi, Data.

Untuk Smart Economy yaitu UMKM Digital, EcoCreative, Wisata Cerdas, Fintech Lokal, Pasar Digital. Kemudian Smart Infrastructure adalah Jaringan Cerdas, PJU Pintar, Transport Digital, Bangunan Hijau, Energi Terbarukan. Sedangkan Smart Society yaitu Ltersi Digital, Kesehatan Cerdas, Edukasi Digital, Komunitas Inovasi, Keamanan Siber.

“Mempercepat langkah Provinsi Sulut bertransformasi digital,” kuncinya.

Rapat koordinasi tersebut turut mengundang perwakilan Komdigi dan Bappenas RI. Sedangkan para peserta diantaranya kepala dinas kominfo se-Sulut, delegasi SKPD, akademisi dan jurnalis.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *