MAROS, SULAWESION.COM— Pemerintah Kabupaten Maros bersama yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) melaunching 12 desa inklusi di Gedung Serbaguna, Jalan Asoka Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin (5/11/2022).
Dalam sambutannya, Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan pencanagan desa inklusi ini sebagai desa pilot project untuk memfokuskan pendampingan program inklusi.
“Dengan adanya desa piloting ini agar menjadi contoh dan direplikasi oleh desa-desa yang lain baik di Kabupaten Maros maupun daerah luar,” katanya.
Dalam pencanangan ini, Dua belas desa yang dilibatkan sebagai percontohan yakni Mangeloreng, Simbang, Tanete, Minasa Baji, Baruga, Samangki, Damai, Toddopulia, Lekopaccing, Borimasunggu, Mattirotasi dan Borikamase.
“Dua belas desa itu dipilih lantaran kepala desanya bisa memberikan hal yang berkontribusi, dan komunitas di desa tersebut majemuk,” jelasnya.
Kemudian disampaikan Chaidir Syam, indikator lainnya adalah di desa tersebut memiliki konsituen disabilitas dan masyarakat yang termarjinalkan yang perlu pembenahan.
“Selama setahun desa ini akan menjadi binaan, kita harap juga Kabupaten Maros menjadi Kabupaten Inklusi,” tutupnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laipatu mengatakan, dengan dibentuknya desa iklusi maka kedepannya ada beberap program yang akan dijalankan .
Ia menjelaskan program pertama itu memperbaiki data disabilitas dan kelompok rentan di desa kemudian, memenuhi hak-hak dasar disabilitas dan kelompok rentan.
“Dan yang ketiga pelibatan disabilitas dan kelompok rentan dalam organisasi di tingkat desa, keempat pembentukan organisasi disabilitas di desa,” ucapnya.
Adapun penyusunan peraturan desa inklusi, pelibatan disabilitas dan kelompok rentan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan desa.
“Dan penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk layanan publik di desa (kantor desa, puskesmas, sekolah),” jelasnya.
Selain melaunching desa Inklusi juga dilakukan pengukuhan pengurus Forum Disabilitas Kabupaten Maros ( Fordisma) dan Penandatanganan MoU bersama Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.
Fordisma kata dia dibentuk untuk menjadi wadah bagi teman difabel dan organisasi yang berfokus pada isu-isu terkait disabilitas yang ada di Kabupaten Maros.
“Program inklusi ini untuk mendorong dua hal. Rencana aksi daerah disabilitas dan pembentukan Komisi Disabilitas Daerah,” tutupnya.
Kegiatan ini juga digelar seminar dan launching Desa Inklusi dalam rangka memperingati 16 Hari Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan serta Disabilitas Tahun 2022.
Dalam kegiatan tersebut juga turut hadir, Kepala LPKA II Maros, Mildar, Ketua TP-PKK, Ulfiah Nur Yusuf Chaidir, Wakil Ketua II DPRD Maros, Khaeriah Rahman, Kepala Dinas Sosial Maros, Nuryadi dan seluruh peserta dari lembaga sosial.