MAROS,SULAWESION.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menandatangani kesepatakan bersama (MoU) perpanjangan program Universal Health Coverage atau cakupan pelayanan kesehatan semesta (UHC Non Cut Off) tahun 2025.
Penandatanganan itu dilaksanakan di sela-sela kegiatan Uji Kompetensi Tenaga Medis Tingkat Nasional yang digelar di Grand Waterboom, Kecamatan Mandai, Maros, Jumat (27/12/2024).
Dalam kesempatan itu, Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, untuk program UHC tahun 2025 pihaknya menyediakan anggaran sebesar, Rp27,5 miliar atau naik sekitar Rp3 miliar dari tahun 2024 yang hanya Rp24 miliar.
“Untuk tahun 2025 anggarannya kita naikkan sekitar Rp3 miliar dari tahun 2024 yang hanya Rp24 miliar. Tahun ini kita sudah siapkan Rp27,5 miliar dan telah kita tandatangani MoUnya bersama dengan BPJS,” kata Chaidir.
Menurut Chaidir, penambahan anggaran itu sebagai komitmen dirinya untuk memberikan jamianan kesehatan kepada seluruh warga Maros melalui BPJS. Sehingga, tidak ada lagi warga Maros yang ingin berobat dan terkendala masalah biaya.
“Semangatnya adalah bagaimana seluruh warga Maros ini tidak ada tidak bisa berobat karena masalah biaya lagi. Nah makanya kita tambahkan anggarannya agar cakupannya semakin banyak,” lanjut Chaidir.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Maros, Nurbaya Basmar menjelaskan, hingga Desember 2024 ini, total warga yang dijamin Pemkab Maros sebanyak 52.961 jiwa dari total 411.460 jiwa yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
“Posisi Desember ini sudah di angka 52.961 jiwa yang tercover melalui program UHC. Kalau total kepesertaan itu mencapai 411.460 jiwa dengan tingkat keaktifannya 78,96 persen atau setara 319.756 Jiwa,” terangnya.
Dengan adanya penambahan anggaran itu, kata dia, tentunya juga akan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan di Maros dan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.
“Iya kemungkinan akan ada penambahan peserta. Tapi kita tidak menargetkan berapa karena akan disesuaikan dengan kecukupan anggaran,” paparnya.
Sebelumnya, Pemkab Maros sudah melunasi seluruh iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp24 miliar di tahun 2024, sehingga program UHC non cut Off bisa kembali dilanjutkan di tahun 2025.
Di tahun ketiga program UHC ini, baik Chaidir dan Nurbaya berharap agar pelayanan kesehatan bisa semakin mudah diakses oleh warga di Kabupaten Maros. Tentunya, dibarengi dengan perbaikan sarana dan sistem pelayanan yang lebih mudah dan praktis.(*)
