MAROS,SULAWESION.COM- Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Maros secara resmi berakhir dengan dilaksanakannya Musrenbang di Kecamatan Turikale. Digelar di Gedung Serbaguna Pemkab Maros, Selasa (6/2/2024).
Musrenbang tingkat kecamatan se-Kabupaten Maros ditutup langsung oleh Bupati Maros, AS Chaidir Syam. Chaidir mengatakan, musrenbang menjadi ajang pembahasan dan pengusulan segala program pembangunan.
“Setiap perwakilan desa/kelurahan, perwakilan organisasi kepemudaan, perwakilan organisasi kewanitaan di tingkat kecamatan hadir berkumpul bersama. Disinilah wadahnya kita mendiskusikan yang mana yang menjadi prioritas pembangunan kita, tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ungkapnya.
Karena hal tersebut, pihaknya selalu hadir lengkap pada setiap Musrenbang Kecamatan di 14 Kecamatan se-Kabupaten Maros. Mulai dibuka di Kecamatan Mallawa pada 29 Januari lalu, hingga di Kecamatan Turikale hari ini, bersama Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari dan Ketua DPRD Kabupaten Maros, Andi Patarai Amir, lengkap dengan perwakilan Forkopimda dan para Kepala OPD.
“Kami alhamdulilah, selalu hadir lengkap, sebab kami selalu berpikir ini menjadi awal kita menyerap aspirasi, masukan dari pemerintah desa yang kemudian akan menjadi landasan penyusunan RKPD 2025,” bebernya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Kabupaten Maros, Andi Patarai Amir menjelaskan, berdasarkan SK Bupati, masih ada beberapa titik perumahan daerah kumuh di Kabupaten Maros. Khususnya yang ada di ibu kota Kabupaten Maros.
“Kalau saya melihat kondisinya, masyarakat kita di Turikale lebih banyak membutuhkan anggaran bedah rumah. Jika tidak salah, ada 4 atau 3 tituk yang perlu perhatian maksimal dalam melakukan penataan-penataan di wilayah kumuh,” bebernya.
Patarai menambah, pihaknya telah menganggarkan anggaran perbaikan perumahan atau beda rumah. Untuk APBD tahun ini saja kurang lebih untuk 60 rumah.
“Nominalnya Rp20 juta per rumah, jika di totalkan baru kurang lebih Rp1,2 Miliar. Musrenbang kedepannya kita akan prioritaskan di daerah-daerah ibu kota kita yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Selain itu, usulan terkait anggaran kader posyandu sebesar Rp300 juta telah disetujui, bahkan naik menjadi Rp590 juta. “Tiap posyandu nya memiliki anggaran Rp200 ribu per bulan, kita berusaha realisasikan Rp500 ribu perbulan. Semoga dua tiga tahun kedepan bisa naik secara bertahap,” pungkasnya.
Di akhir kegiatan, dirangkaikan penyerahan piagam penghargaan atas capaian pungutan Pajak Bumi dan Pembangunan Pedesaan dam Perkotaan (PBBP2). Diserahkan langsung kepada Lurah Taroada, Adatongeng, Pettuadae, Aliritengngae, Turikale, Boribellayya dan Lurah Raya.
