MAROS,SULAWESION.COM- Pemerintah Kabupaten Maros menggelar Musrenbang Khusus Perempuan, Anak dan Disabilitas. Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga B Kantor Bupati Maros, Kamis (2/3/2023).
Mewakili Bupati Maros, Musrenbang Khusus ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin.
Dalam sambutannya mengatakan, isu gender, anak, dan pembangunan inklusif merupakan isu utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Sudah banyak yang dilakukan Pemkab Maros dalam meningkatkan SDM, namun keterlibatan perempuan, anak dan difabel masih dirasa rendah. Sehingga banyak dari kepentingan mereka yang dirasa belum diakomodir,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Davied, musrenbang khusus ini dianggap penting. Menurutnya, dengan mendengar suara perempuan, anak, dan disabilitas dapat menjaring aspirasi mereka untuk diakomodir dalam dokumen perencanaan.
“Kita sudah selesai dengan musrenbang kecamatan, sekarang kita lakukan lagi musrenbang khusus untuk perempuan dan anak. Ini kali ketiga kita melakukan hal seperti ini, semoga kedepan bisa dilakukan penyempurnaan dari sisi pelaksanaan baik secara substansi maupun teknis,” harapnya.
Ia menambahkan, isu selanjutnya yang dianggap penting adalah terkait isu pemenuhan hak-hak kelompok rentan.
“Kontribusi dan ruang aspirasi seperti sekarang ini akan membantu mengintervensi terwujudnya Kabupaten Maros yang Inklusi. Tidak meminggirkan kepentingan perempuan dan kelompok rentan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Muh Najib mengungkapkan, peserta musrenbang merupakan masing-masing perwakilan dari forum anak, organisasi perempuan dan kelompok penyandang disabilitas.
“Kita hadirkan masing-masing perwakilan. Dari beberapa kelompok perempuan, jadi ibu rumah tangga juga hadir, yang pakai seragam ini perwakilan dari anak-anak kita,” sebutnya.
Musrenbang ini sangat berbeda dengan musrenbang kecamatan. Sebab, musrenbang kecamatan biasanya fokus oada pembangunan infrastruktur saja, untuk kebutuhan kaum disabilitas kurang disentuh.
“Hasilnya nanti tetap akan dipadukan dengan musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Kita akan tentukan skala acuan prioritas,” pungkasnya.(*)
