MAROS,SULAWESION.COM – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam isu politik dan perubahan iklim, Yayasan BaKTI INKLUSI menggelar sebuah Pertemuan Penguatan Kelompok Konstituen.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk dari perwakilan organisasi sipil, akademisi, serta aktivis lingkungan dan demokrasi untuk wilayah kecamatan Maros Baru, di Warkop Alfayyad Sabtu, (18/1/2025).
Program Manager Inklusi BaKTI, Lusia Palulungan, mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk membangun kapasitas kelompok konstituen agar lebih aktif dalam partisipasi politik, terutama dalam menyuarakan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
“Jadi, dalam diskusi yang berlangsung kali ini, para peserta menyoroti pentingnya kebijakan hijau, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta peran masyarakat dalam mengawasi implementasi regulasi terkait perubahan iklim,” ujarnya.
Salah satu pembicara utama sekaligus fasilitator, Jumardi Lanta menekankan bahwa perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga memiliki dampak besar pada kehidupan sosial dan ekonomi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi dengan berpartisipasi dalam kebijakan publik dan menekan para pemangku kepentingan agar mengambil tindakan nyata,” ujarnya.
Diskusi ini kata Jumardi, juga membahas strategi meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka lebih kritis dalam memilih pemimpin yang memiliki visi keberlanjutan.
“Selain itu, muncul berbagai rekomendasi, termasuk perlunya edukasi politik yang lebih inklusif dan kolaborasi lebih erat antara kelompok konstituen dengan lembaga pemerintah serta organisasi non-pemerintah,” bebernya.
Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama dari peserta untuk memperkuat advokasi kebijakan pro-lingkungan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dalam mewujudkan perubahan yang lebih berkelanjutan.
“Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kelompok konstituen semakin solid dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujar Mardi.
