Bupati James Sumendap Hadiri Rakornas Seluruh Kepala Daerah di Bogor

Bupati Minahasa Tenggara saat mengikuti kegiatan di Bogor. Foto Kominfo

 

BOGOR, SULAWESION – Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH, menghadiri kegiatan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas), yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, Selasa (17/1/2023).

Dihadiri seluruh kepala daerah bahkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, kegiatan tersebut akan membahas sejumlah isu strategis.

Adapun isu yang akan dibahas tersebut, yakni penguatan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan pengendalian inflasi, percepatan penanganan pandemic covid-19, menuju endemic, penguatan iklim investasi, kemudahan berusaha di daerah, penurunan stunting dan kemiskinan, hingga penguatan jaring pengaman social.

“Kepala daerah bersam Forkopimda memiliki peranan penting dalam isu-isu ini, sehingga kita melakukan Rakornas ini untuk memperkuat sinergitas program dari pusat ke daerah,” ucap Kapuspen.

Sementara itu, Bupati James Sumendap S.H mengatakan, kalau kehadirannya dalam Rakornas tersebut, sekaligus untuk mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo yang rencananya akan turut hadir pada kegiatan tersebut.

“Tentu ada beberapa arahan dari bapak Presiden Joko Widodo yang akan disampaikan, terkait dengan program pemerintah pusat, yang bisa diaplikasikan ke daerah. dan Ini merupakan hal penting untuk kita simak, agar keselarasan program oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bisa tercapai, dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi,” Kata Sumendap.

Sumendap juga mengatakan, sejak Tahun 2022 lalu, Kabupaten Minahasa Tenggara dibawah kepempinnya, telah melakukan upaya pengendalian inflas.

Diakhir tahun baru-baru ini kami menggelar pasar murah di 6 titik yang ada di seluruh Kabupaten Mitra, untuk menekan inflasi di daerah.

“Selain itu, ada juga program lainnya yang telah dilaksanakan seperti pemberian bantuan kepada kelompok nelayan, penyediaan bibit ikan air tawar, penyediaan bibit pertanian, serta program lainnya yang dijabarkan oleh jajaran SKPD.” tutup Sumendap .

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *