MITRA,SULAWESION.COM- Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar exit meeting atas pemeriksaan kepatuhan pendahuluan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan. Kegiatan ini dipimpin Bupati Ronald Kandoli, didampingi Asisten Administrasi Umum Ir. Elly S. Sangian, M.E., serta Inspektur Dra. Marie M. Makalow, dan dihadiri sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah terkait.
Bupati Kandoli menegaskan, hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama tim lintas instansi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
“Kami tidak sekadar ingin memenuhi unsur administratif, tetapi menjadikan keselamatan lingkungan dan masyarakat sebagai prioritas. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap perusahaan tambang di Mitra benar-benar patuh terhadap aturan yang ada,” ujar Kandoli.
Pemeriksaan menemukan sejumlah persoalan, antara lain pengelolaan limbah, reklamasi pasca tambang, dan ketidakjelasan batas wilayah operasi. Inspektur Makalow meminta perusahaan tambang bersama pemerintah daerah segera membenahi hal tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang bersifat kumulatif.
Asisten Administrasi Umum, Elly Sangian, menekankan perlunya koordinasi lintas OPD agar rekomendasi dapat dijalankan secara cepat dan terukur. Adapun Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen menyusun peta pemantauan intensif, sementara Dinas PUPR dan PTSP diminta memperjelas mekanisme izin serta dokumentasi legal.
Pemkab Mitra menegaskan, pengelolaan usaha pertambangan tidak hanya menyangkut penerimaan daerah, melainkan juga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
