MORUT, SULAWESION.COM — Seakan tak pernah berhenti berjuang mempertahankan hak atas tanahnya. Para Petani Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara (Morut), kembali kesekian kalinyaa melakukan unjuk rasa di Kantor BPN, DPRD dan Kantor Bupati, Selasa (11/10/2022).
Masa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah itu, menuntut beberapa hal kepada Pemerintah Daerah (Pemda), untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan antara PT Agro Nusa Abadi (ANA) dengan para petani.
Koodinator Lapangan, Arsyad dalam orasinya menilai, Pemda terkesan lamban dalam menyeselesaikan persoalan ini. Bahkan mirisnya lagi, September Tahun 2021kemarin, izin lokasi untuk PT ANA diterbitkan kembali.
“Proses terbitnya izin lokasi oleh Pemda, sama sekali tidak menghargai kami para petani. Ditengah perjuangan hak atas tanah, kok Pemerintah keluarkan izin lokasi baru untuk Perusahaan,” tegasnya.
Hal yang sama diutarakan oleh seorang petani, Ambo Enre, bahwa ia menduga ada persengkokolan jahat antara Pemda dan Perusahaan dalam penerbitan izin lokasi tersebut.
“Apalagi kita ketahui bersama sejak PT ANA beroperasi tidak mengantongi HGU. Seharusnya Pemda tidak tutup mata dengan persoalan ini,” katanya.
Sementara itu Aktivis Agraria, Noval A Saputra yang intens mendamping para petani menjelaskan, bahwa FRAS akan terus mengadvokasi proses gugatan sampai ke-Kementrian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
30 September 2022 kemarin, FRAS menemui Kementrian ATR/BPN dan berdiskusi terkait konflik agraria dibeberapa daerah di Sulteng, termasuk persoalan yang dihadapi Petani Petasia Timur Morowali Utara.
“Respon Kementrian Agraria yaitu agar segera memasukkan nama-nama subjek maupun objek di lokasi konflik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa usaha-usaha para petani tidak hanya sebatas pada Pemerintah Kabupaten, namun sampai ketingkat pusat,” tutupnya.
Samsir
