BLORA, SULAWESION.COM – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora meluncurkan gerakan nasional berbasis lokal untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih tinggi di wilayah tersebut. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 3.769 anak di Blora berada di luar sistem pendidikan formal.
Sebagai respons, Disdik mengerahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan selama masa libur sekolah. Upaya ini menjadi bagian dari intervensi aktif untuk memulangkan anak-anak ke dunia pendidikan.
“Kita mulai gerakkan teman-teman PPPK untuk verifikasi keberadaan ATS. Ini lanjutan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Nuril Huda, Sekretaris Disdik Blora, Jumat (4/7/2025).
Menurut Nuril, salah satu tantangan utama adalah keberadaan anak-anak yang tak lagi tinggal di rumah. Banyak dari mereka diketahui telah merantau ke luar kota, bekerja, atau tinggal di pondok pesantren.
“Misalnya lulusan SMP yang tidak lanjut SMA. Banyak dari mereka yang bekerja atau berada di pesantren. Kita harus pastikan apakah mereka masih bisa mengakses pendidikan,” jelasnya.
Verifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan jenis intervensi yang paling sesuai. Jika anak berada di luar kota dan sudah bekerja, mereka akan diarahkan ke jalur pendidikan non-formal, seperti Paket B atau C, agar tetap bisa belajar sambil bekerja.
“Kita tidak bisa paksakan semua kembali ke sekolah formal. Jalur pendidikan kesetaraan itu penting sebagai solusi,” tegas Nuril.
Untuk anak-anak yang tinggal di pesantren, tim PPPK akan menelusuri apakah mereka juga mengikuti pendidikan formal di sana. Jika iya, maka mereka akan tercatat sebagai peserta didik aktif yang menempuh pendidikan secara mandiri.
“Jika di pesantren mereka juga sekolah, itu artinya sudah kembali ke sistem pendidikan. Data itu penting agar kebijakan kita tepat sasaran,” tambahnya.
Gerakan ini menjadi bagian dari komitmen Blora mendukung program nasional pengurangan angka ATS dan perluasan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif. Dengan pendekatan jemput bola berbasis data dan kolaborasi lintas peran, Blora menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak yang harus dijangkau oleh semua anak—di mana pun mereka berada.
