BLORA, SULAWESION.COM – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Blora melakukan pertemuan dengan Bupati Arief Rohman untuk melaporkan hasil kerja pengawasan selama tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Selasa 24 April 2025.
Selain itu, bawaslu juga menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemkab Blora di ajang pesta demokrasi tersebut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim menjelaskan bahwa pihaknya menerima dana hibah sebesar Rp9,6 miliar dari Pemkab.
Dari jumlah tersebut, telah digunakan sebesar Rp8,3 miliar untuk mendukung pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan pilkada. Sedangkan sisanya Rp1,3 miliar telah dikembalikan ke kas daerah.
“Dana hibah yang kami terima sebesar Rp9,6 miliar telah kami gunakan sebesar Rp8,3 miliar dalam pelaksanaan pengawasan pilkada 2024. Sisa dana sebesar Rp1,3 miliar sudah kami kembalikan ke rekening pemerintah daerah,” ujar Andyka.
Andyka menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemkab Blora terhadap kelancaran seluruh tahapan pilkada.
Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan tertib.
“Alhamdulillah berkat dukungan dari Pemkab Blora, seluruh tahapan pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan berarti,” tambahnya.
Andyka juga mengajukan permohonan dukungan anggaran tambahan sebesar Rp320 juta kepada Pemkab Blora.
Dana tersebut direncanakan untuk kegiatan sosialisasi, edukasi politik, dan penguatan demokrasi di masa non-tahapan yang akan dilaksanakan di 16 kecamatan.
“Kami mengajukan dukungan tambahan sebesar Rp320 juta untuk mendanai kegiatan pendidikan demokrasi dan sosialisasi di masa non-tahapan. Ini penting agar nilai-nilai demokrasi tetap hidup di masyarakat meski di luar masa pemilu,” jelasnya.
Menanggapi laporan dan usulan tersebut, Bupati Blora, Arief Rohman menyambut baik langkah bawaslu dalam transparansi penggunaan dana hibah dan penguatan pendidikan demokrasi.
Arief meminta agar pengajuan anggaran tambahan segera dilakukan secara resmi agar dapat segera diproses.
“Segera diajukan saja dan lakukan koordinasi dengan sekretaris daerah agar bisa segera ditindaklanjuti,” pintanya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam menciptakan proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
