BLORA,SULAWESION.COM– Langkah strategis Pemerintah Kabupaten Blora dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) patut diapresiasi. Dalam waktu kurang dari dua pekan sejak 8 hingga 21 April 2025.
Program ini mampu menghasilkan Rp 2,5 miliar untuk kas daerah. Ini bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga sinyal kuat bahwa reformasi fiskal di tingkat lokal bisa memberikan dampak nyata dalam waktu singkat.
Opsen PKB sendiri adalah pungutan tambahan atas pajak kendaraan yang hasilnya langsung masuk ke kas kabupaten/kota, tanpa menunggu redistribusi dari pemerintah provinsi.
Kepala UPPD SAMSAT Blora, Aris Wibowo, menyebutkan kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Blora, Rabu (23/4/2025), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, bahwa kebijakan ini merupakan “terobosan penting” dalam mengakselerasi perputaran keuangan daerah.
Secara ekonomi, model seperti ini membawa beberapa keuntungan utama. Pertama, daerah mendapatkan fleksibilitas anggaran yang lebih tinggi, memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, dengan langsung menerima hasil pungutan, pemerintah daerah dapat merencanakan belanja publik secara lebih strategis dan efisien.
Namun keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Pemkab Blora juga menjalankan pendekatan proaktif melalui program “Sengkuyung Prioritas”, sebuah model sinergi penagihan piutang PKB dengan melibatkan perangkat desa hingga RT/RW. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tapi juga membangun budaya sadar pajak di tingkat akar rumput.
Menariknya, skema ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari penagihan tunggakan kendaraan bulan Januari–Februari, dilanjutkan hingga tahap ketiga dengan pendekatan door to door. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif—yang melibatkan Inspektorat hingga unsur masyarakat paling bawah—menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal daerah.
Dalam jangka panjang, jika dikelola dengan konsisten, strategi seperti Opsen PKB dan Sengkuyung Prioritas bisa menjadi blueprint nasional dalam reformasi perpajakan daerah. Tidak hanya memperbesar PAD, tapi juga meningkatkan partisipasi warga dalam membangun daerahnya sendiri.
Dukungan penuh dari kepala daerah, seperti yang disampaikan Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, juga menjadi katalis penting. Ia menegaskan bahwa hasil dari peningkatan PAD ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Dengan capaian ini, Blora menunjukkan bahwa keberanian mengambil langkah fiskal progresif di daerah bisa berdampak signifikan dalam waktu singkat. Sebuah pelajaran penting bagi daerah-daerah lain yang ingin lebih mandiri secara fiskal dan mempercepat pertumbuhan ekonominya dari bawah.
