JAKARTA, SULAWESION.COM – Pemerintah Indonesia rencananya bakal menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2025 di berbagai sektor. Pendidikan, termasuk sektor yang berdampak signifikan.
Salah satu program yang terkena imbasnya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang selama ini menjadi penyelamat bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Dengan adanya pemangkasan anggaran, menyebabkan anggaran KIP-K yang semula direncanakan sebesar Rp14,698 triliun dipotong drastis menjadi hanya Rp1,31 triliun.
Sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Kebijakan ini pun menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada tahun 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp306,69 triliun.
Pemangkasan anggaran ini berpotensi mengguncang pelaksanaan berbagai program penting, terutama dalam sektor pendidikan tinggi.
Pengurangan anggaran Kemendiktisaintek sebesar 9 persen, berdampak kepada sebanyak 663.821 mahasiswa penerima KIP-K terancam tidak menerima bantuan pada tahun 2025.
Dari total 844.174 mahasiswa yang seharusnya menerima beasiswa ini, hanya sebagian kecil yang bisa dipenuhi, menyebabkan banyak mahasiswa berisiko harus menghentikan studi mereka.
Keputusan ini berpotensi memutuskan rantai kemiskinan yang seharusnya bisa dihadapi oleh mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Tanpa beasiswa KIP-K, mereka akan kehilangan akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akibatnya, pemerintah gagal mewujudkan cita-cita untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin.
Hal ini memperburuk peluang bagi generasi muda dari kelompok ekonomi rendah untuk meraih gelar sarjana dan memperbaiki taraf hidup mereka.
Di media sosial, khususnya X (bekas Twitter), warga net berbondong-bondong menyerukan darurat pendidikan imbas dari efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sebuah surat semacam edaran yang menampilkan pengumuman dampak efisiensi anggaran terhadap KIP Kuliah pun tersebar.
Dalam edaran yang terlihat diterbitkan oleh Kemdiktisaintek itu, ada pemberitahuan penting dari dampak efisiensi ini.
Salah satu poin disebutkan bahwa sebanyak 663.821 dari dari 844.174 mahasiswa on goin penerima KIP tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025.
Isu ini pun menjadi pembicaraan ramai di media sosial X. Seorang warganet bernama akun @canine**** berkomentar.
“600k masyarakat yang bergantung dgn KIP-K kebanyakan adalah anak-anak yang pertama kali menjadi sarjana di keluarganya. Tapi, (mereka) terancam putus kuliah jika efisiensi ini dilaksanakan. Tolak pemangkasan dana pendidikan,” cuitnya.
Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.
Kendati demikian, Mendiktisaintek RI, Satryo Soemantri menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha agar KIP-K tetap berjalan dan tidak terkena dampak pemangkasan anggaran.
“Beasiswa tidak kena efisiensi, kami kembalikan ke pagu semula,” kata Satryo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu 12 Februari 2025.
