BLORA,SULAWESION.COM – Dalam momen bersejarah di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 19 Juni 2025, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, resmi melantik Siswanto, sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2030.
Pelantikan tersebut menjadi panggung konsolidasi nasional bagi ratusan pimpinan DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia, serta dihadiri jajaran pejabat utama Kementerian Dalam Negeri dan tokoh-tokoh pembangunan nasional.
Dalam pidatonya, Mendagri Tito menyampaikan pesan tegas dan penuh harapan. Ia menyoroti peran strategis DPRD kabupaten sebagai ujung tombak realisasi kebijakan pusat di level daerah.
“ADKASI bukan sekadar organisasi, melainkan tulang punggung penyambung visi besar pemerintahan pusat ke realitas di lapangan. Target ekonomi nasional 8 persen bukan mimpi, jika DPRD kabupaten mampu menjadi penggerak nyata di daerah,” tegas Tito.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor-dari penganggaran, pengawasan, hingga legislasi-untuk memastikan agenda-agenda strategis seperti ketahanan pangan, transisi energi, hilirisasi industri, dan penguatan SDM berjalan selaras di seluruh wilayah.
Ketua Umum terpilih, Siswanto, dalam pidato perdananya menegaskan bahwa kepemimpinannya akan membawa ADKASI pada arah baru yang lebih dinamis dan strategis.
“Kami tidak datang untuk mengeluh. Kami datang untuk bekerja dan memperkuat posisi DPRD kabupaten sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem nasional,” ujar Siswanto yang juga Wakil Ketua DPRD Blora, Jawa Tengah.
Ia menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi titik awal gerakan besar seluruh DPRD kabupaten untuk menjadi pilar pembangunan nasional berbasis akar rumput.
“Kami siap menyambut era Prabowo-Gibran dengan peran aktif. DPRD harus bukan hanya legislator lokal, tapi juga duta percepatan pembangunan nasional,” tegas Siswanto.
Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Blora, menyampaikan bahwa ADKASI akan memperjuangkan reposisi DPRD kabupaten sebagai mitra sejajar kepala daerah, bukan subordinat birokrasi.
“Kita ingin DPRD tidak lagi terkungkung dalam ruang sempit politik lokal. Kita harus keluar, membangun kemitraan nasional, menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN, dan ikut memastikan bahwa setiap rupiah APBD memberi dampak langsung ke rakyat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar Mendagri menjadi penjaga marwah DPRD di tengah tantangan politik daerah dan tekanan birokrasi.
“Kami ingin menjadi mitra strategis, bukan alat politik. ADKASI harus menjadi forum legislator daerah yang independen, progresif, dan berorientasi hasil,” tandas Siswanto.
