JAKARTA,SULAWESION.COM — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan demokrasi nasional dengan menjadikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu tolok ukur strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Indeks ini kini resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Indeks Demokrasi Indonesia harus dihitung secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan independen. Ini penting agar IDI mampu memberikan gambaran faktual dan menyeluruh terhadap perkembangan demokrasi kita, serta mengidentifikasi area yang perlu diperkuat,” tegas Kepala Bidang Kepemiluan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Themy Usman, dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara hybrid, Senin (14/7/2025).
Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit tahunan yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Dalam pelaksanaannya, IDI juga digunakan sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kebijakan demokrasi dalam berbagai dokumen strategis nasional, mulai dari RPJMN 2020–2024, RPJMN 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Lebih jauh, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan penghitungan IDI secara tepat waktu dan transparan. Saat ini, pengukuran IDI telah memasuki tahap rekonsiliasi data, dengan melakukan verifikasi silang terhadap data yang diperoleh dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) baik di tingkat pusat maupun daerah.
“IDI tidak hanya menjadi indikator pembangunan demokrasi, tetapi juga terintegrasi sebagai bagian dari indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar perwakilan BPS dalam forum yang turut dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta seluruh BPS Provinsi di Indonesia.
Kemenko Polhukam menegaskan, rilis IDI terbaru sangat penting untuk menjadi acuan dalam membaca tren penguatan maupun pelemahan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, hasil penghitungan IDI akan segera diumumkan dan disosialisasikan secara luas ke publik.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kebijakan dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
