Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023 di Hotel Novotel Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (25/10/2023). (Foto: Puspen Kemendagri)
SUMSEL, SULAWESION.COM – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan dukungannya dalam gelaran Pemilu Serentak 2024.
Dukungan itu ditandai dengan diserahkannya Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) pada 14 Oktober 2022 lalu.
Selain itu Kemendagri juga telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Desember 2022 lalu.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Handayani Ningrum mengatakan pihaknya juga terus berupaya melakukan updating data hasil layanan kependudukan.
Updating itu misalnya terhadap data pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan yang dilakukan pada 29 Desember 2023 mendatang.
“Updating lainnya yaitu penyerahan DP4 yang meninggal, perubahan pekerjaan TNI/Polri, perubahan status kawin/tanggal lahir kita serahkan 30 Maret 2023,” kata Ningrum pada sesi diskusi panel Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023 di Hotel Novotel Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (25/10/2023).
Dia mengatakan proses verifikasi/pemadatan data dari KPU juga terus dilakukan sejak 30 Desember 2022 hingga 25 September 2023.
Pihaknya membeberkan peran penting dinas dukcapil provinsi dan kabupaten/kota pada persiapan Pemilu Serentak 2024.
Ningrum kemudian mengimbau jajaran dinas dukcapil untuk menuntaskan perekaman DP4 melalui jemput bola.
Kemudian melakukan pemusnahan blanko KTP-el yang tidak terpakai secara rutin. Selanjutnya mengajukan penonaktifan data bagi penduduk yang tidak dikenali, meninggal dan pindah ke luar negeri.
“Jadi maksudnya ketika data di bapak/Ibu,.dinas dukcapil ada, kemudian sudah dilakukan jemput bola kemudian tidak ketemu, ketika dipastikan di daerah itu memang tidak ada orangnya maka bapak/ibu bersurat ke Ditjen Dukcapil untuk dinonaktifkan,” imbaunya.
Dinas dukcapil harus meminimalkan entri NIK baru bagi penduduk usia wajib KTP. Jika pun dilakukan, kata dia, harus langsung dilakukan perekaman KTP-el, kemudian dinas dukcapil juga diminta tidak melakukan edit data yang mengakibatkan menjadi anomali.
“Misalnya dengan menambahkan kata meninggal/almarhum/sampah pada kolom nama. Teman-teman harus ikut aturan, karena kalau tidak, pada saat itu sudah membuat persoalan,” imbuhnya.
Dirinya berpesan agar dinas dukcapil tidak perlu mengirimkan data transaksi meninggal dan pindah datang kepada KPUD, ini lantaran data tersebut telah dikirimkan secara rutin oleh Ditjen Dukcapil kepada KPU Pusat.
