BLORA, SULAWESION.COM – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Rabu (6/8), menjadi sorotan politik lokal setelah dua agenda strategis digelar sekaligus: penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 serta pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Mustopa dengan didampingi jajaran wakil ketua, serta dihadiri Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, Forkopimda, pimpinan OPD, dan seluruh anggota dewan.
Mustopa menegaskan pentingnya dokumen KUA-PPAS sebagai acuan arah kebijakan fiskal sekaligus pedoman prioritas pembangunan tahun 2026. “KUA-PPAS menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Mustopa.
Dalam rapat ini, Bupati Arief Rohman secara resmi menyerahkan rancangan KUA-PPAS 2026 kepada DPRD untuk segera dibahas dalam tahapan lanjutan penyusunan APBD.
Agenda politik berikutnya adalah pengucapan sumpah Setya Utama, sebagai anggota DPRD PAW dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menggantikan Ahmad Labib Hilmy yang wafat Mei lalu. Pelantikan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga memperkuat konstelasi politik di DPRD Blora.
“Kami menyambut kehadiran Saudara Setya Utama dengan harapan mampu segera beradaptasi dan memperkuat kerja-kerja legislatif,” kata Mustopa.
Bupati Arief Rohman turut memberikan ucapan selamat sembari menegaskan bahwa kehadiran Setya Utama di DPRD diharapkan membawa semangat baru dalam mendorong agenda pembangunan daerah.
Di hadapan anggota dewan, Bupati Arief memaparkan arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. “Tema pembangunan tahun depan adalah Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan,” ungkapnya.
Langkah strategis tersebut akan diperkuat dengan:
Pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penguatan TPID,
Peningkatan daya saing ekonomi lewat agribisnis, investasi, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah,
Pemberdayaan tenaga kerja melalui pelatihan sektor pertanian,
Penanggulangan kemiskinan dengan optimalisasi CSR dan Baznas,
Pengembangan ekonomi kreatif yang berorientasi ekspor.
Arief menegaskan, struktur ekonomi Blora masih bergantung pada sektor pertambangan, khususnya minyak yang dikelola pemerintah pusat. Oleh karena itu, sektor yang bisa diintervensi pemerintah daerah akan menjadi prioritas.
Dengan disampaikannya rancangan KUA-PPAS 2026, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen mempercepat pembahasan agar dapat segera disahkan menjadi dasar penyusunan APBD. “Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Arief Rohman.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa dinamika politik di Blora akan terus diarahkan untuk memperkuat agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
