JAKARTA,SULAWESION.COM – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Kementerian Transmigrasi secara resmi mencanangkan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan kementerian. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Makarti Muktitama, Jakarta, pada Kamis (17/7), dan dihadiri langsung oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman.
Dalam sambutannya, Menteri Iftitah menegaskan komitmen kuat Kementerian Transmigrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, integritas bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan nilai fundamental yang harus diinternalisasi oleh seluruh jajaran kementerian.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses pelayanan publik, perencanaan program, hingga pelaksanaan anggaran di kementerian ini berjalan bebas dari praktik-praktik korupsi dan penyimpangan,” ujar Iftitah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana yang telah digariskan dalam reformasi birokrasi nasional.
Kegiatan ini turut melibatkan berbagai unsur internal kementerian, perwakilan KPK, serta lembaga pengawas independen. Survei Integritas yang dilakukan KPK akan menjadi tolok ukur sejauh mana budaya antikorupsi telah tertanam dalam tubuh instansi pemerintah, khususnya di Kementerian Transmigrasi.
Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan berbagai inisiatif digitalisasi layanan dan sistem pengawasan internal berbasis teknologi informasi yang diharapkan mampu menekan celah-celah korupsi serta meningkatkan efisiensi birokrasi.
“Transmigrasi bukan hanya soal pemindahan penduduk, tetapi juga bagaimana kami memindahkan nilai-nilai luhur ke seluruh pelosok negeri. Dan integritas adalah salah satu nilai utama yang akan terus kami jaga,” tegas Menteri Iftitah.
Dengan pencanangan ini, Kementerian Transmigrasi ingin menjadi pionir dalam penegakan integritas birokrasi di sektor pembangunan wilayah dan transmigrasi yang selama ini menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan nasional.
