BLORA,SULAWESION.COM – Sekitar 300 sopir truk dan 200 armada yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Truk Kabupaten Blora menggelar aksi damai di Lapangan Kridosono, Blora.
Mereka menolak pemberlakuan ketat aturan Over Dimension Over Load (ODOL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 277 dan Pasal 307.
Dipimpin koordinator lapangan, Sueb, para sopir menyampaikan lima tuntutan utama, termasuk penghentian penindakan ODOL di wilayah Blora.
Para peserta aksi menilai, penerapan aturan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan solusi alternatif yang memadai, sehingga membebani sopir dan pemilik kendaraan barang.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Ketua DPRD Blora Mustopa, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, serta perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Blora.
Dalam dialog terbuka, pemerintah daerah menyatakan siap menampung seluruh tuntutan dan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
“Ini bentuk respons kami terhadap keresahan para sopir truk. Aspirasi ini akan kami kawal dan teruskan ke level nasional,” ujar Mustopa di hadapan massa aksi.
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto memastikan bahwa pengamanan aksi berlangsung aman dan tertib.
Ia menegaskan tidak ada tindakan represif, termasuk penilangan maupun penghentian paksa terhadap kendaraan truk selama aksi berlangsung.
“Polri menjamin keamanan dan ketertiban unjuk rasa. Kami tidak melakukan penindakan kepada sopir truk, meskipun ada indikasi pelanggaran dimensi atau muatan,” katanya.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang solidaritas sopir truk di berbagai daerah di Jawa Tengah yang memprotes dampak aturan ODOL terhadap kelangsungan ekonomi sektor transportasi barang.
Meski membawa kendaraan besar, para sopir memastikan aksi tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas utama di kota Blora.
Dengan adanya komitmen dari aparat dan pemerintah daerah, para sopir berharap ada solusi yang lebih adil dan berimbang dalam implementasi kebijakan ODOL ke depan.
