JAWA TENGAH,SULAWESION.COM — Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai strategi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden RI PRABOWO SUBIANTO, Senin (21/07/2025), di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang menandai dimulainya pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia.
Didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi menjadi jalan kolektif rakyat untuk bangkit secara ekonomi melalui semangat gotong royong.
“Dari yang lemah menjadi kekuatan. Inilah filosofi koperasi. Dari ekonomi kecil menjadi kekuatan ekonomi nasional. Koperasi adalah semangat kebersamaan rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato di hadapan puluhan ribu masyarakat yang hadir secara daring dan luring.
Program Koperasi Merah Putih dirancang untuk mengembalikan peran strategis desa dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan memperkuat solidaritas antarwarga. Setiap koperasi akan mendapat pendampingan, pelatihan, dan akses pembiayaan dari lembaga keuangan milik negara.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan bahwa koperasi akan menjadi pengelola utama aset dan lahan desa agar tidak dikuasai oleh pihak luar yang hanya mencari keuntungan. “Kami pastikan tanah dan ruang hidup rakyat tidak dijadikan komoditas spekulatif. Koperasi Merah Putih akan menjadi penjaga kedaulatan ekonomi desa,” tegas Nusron.
Peluncuran program ini mendapat sambutan luas dari berbagai elemen masyarakat dan pelaku ekonomi mikro. Banyak pihak menilai bahwa langkah ini bisa menjadi fondasi baru pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan sosial.
Dengan semangat gotong royong dan penguatan institusi ekonomi desa, Pemerintah optimistis koperasi akan menjadi instrumen utama dalam mengatasi ketimpangan, membuka lapangan kerja, dan mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.
