JAKARTA,SULAWESION.COM — Pemerintah melalui Satgas Koordinasi Penegakan Hukum (Gakkum) Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan menyiapkan strategi baru guna memperkuat kinerja di Semester II tahun 2025. Hal ini menyusul capaian signifikan pada Semester I, yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp125 miliar dan menyita barang senilai Rp7,8 triliun dari berbagai operasi gabungan lintas sektor.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/7), Satgas Gakkum menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sinergi antar instansi penegak hukum, termasuk TNI, Polri, Bea Cukai, dan kementerian terkait lainnya. Fokus utama diarahkan pada integrasi pelaporan, optimalisasi data intelijen, serta pelaksanaan operasi gabungan secara berkelanjutan.
“Kemenko Polhukam ingin menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antar Kementerian dan Lembaga. Koordinasi adalah kunci dalam memberantas penyelundupan yang semakin kompleks dan terorganisasi,” kata Mada Indra Laksanta, Kepala Bidang Intelijen Keamanan Kemenko Polhukam, saat memimpin jalannya evaluasi kinerja semesteran.
Menurut Mada, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk membedah berbagai kendala yang dihadapi selama semester pertama. “Kita ingin pastikan agar hambatan tidak berulang. Sistem pelaporan akan kita integrasikan, dan target kita jelas: penyelamatan kerugian negara harus meningkat signifikan pada Semester II,” tegasnya.
Penyelundupan, menurut Mada, tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak sistem keamanan nasional dan kestabilan sosial. Oleh karena itu, langkah lintas sektoral yang terkoordinasi menjadi mutlak diperlukan untuk memutus mata rantai kejahatan lintas negara ini.
Edy Suranta Sitepu, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, menambahkan bahwa strategi utama ke depan adalah pelaksanaan Rencana Operasi Gabungan Nasional yang telah disusun secara sistematis. Operasi ini tidak hanya menargetkan pelaku penyelundupan, tetapi juga memutus jaringan distribusi dan logistik ilegal.
“Kami akan lebih agresif dan sistematis. Salah satu pendekatannya adalah dengan memanfaatkan data intelijen yang lebih terintegrasi dan real-time. Ini akan mempercepat proses penindakan di lapangan,” ujar Edy.
Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan tindakan represif. Diperlukan pendekatan preventif, edukatif, dan penguatan pengawasan di titik-titik rawan, seperti pelabuhan, kawasan perbatasan, dan jalur distribusi logistik.
Capaian positif Satgas Gakkum semester pertama 2025 menjadi cerminan keberhasilan pendekatan kolaboratif yang telah diterapkan. Namun, tantangan ke depan dinilai jauh lebih kompleks, mengingat modus penyelundupan semakin canggih, memanfaatkan celah hukum dan teknologi.
Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong penyelarasan indikator kinerja antar lembaga, termasuk evaluasi bersama untuk menyusun sistem pelaporan nasional yang bisa diakses oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan hukum.
Satgas Gakkum merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang dibentuk untuk menanggulangi berbagai bentuk penyelundupan, baik di sektor perdagangan, migas, perikanan, kehutanan, hingga barang konsumsi ilegal yang merugikan industri dalam negeri.
Dengan strategi baru yang mulai diterapkan pada semester kedua 2025, pemerintah menargetkan peningkatan efisiensi penindakan, penyelamatan aset negara yang lebih besar, serta terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih akuntabel dan transparan.
