BLORA, SULAWESION.COM — Komitmen Pemerintah Kabupaten Blora terhadap pendidikan terus menguat. Bupati Blora Arief Rohman menggugah perhatian publik dengan mengusulkan penambahan kuota dan unit SMA/SMK Negeri, serta pembangunan satu Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri tambahan di wilayah barat kabupaten.
Langkah strategis ini ia sampaikan usai memimpin rapat persiapan program Sekolah Rakyat bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, pada Senin (30/6/25).
“Kita ingin mengetahui seberapa besar lulusan SMP/MTs sederajat yang bisa tertampung di sekolah negeri. Jika angkanya masih rendah, maka sudah saatnya kita mendorong penambahan kuota atau bahkan pembangunan unit sekolah negeri baru,” tegas Bupati Arief.
Data dari Cabang Dinas Pendidikan menyebut, baru sekitar 35 persen lulusan SMP/MTs di Kabupaten Blora yang berhasil melanjutkan ke SMA/SMK Negeri. Sisanya, sebanyak 65 persen harus mengandalkan sekolah swasta atau bahkan menempuh pendidikan di luar wilayah Blora.
“Wilayah yang sangat potensial seperti Todanan dan Kradenan belum memiliki SMA atau SMK Negeri. Padahal jumlah lulusannya cukup besar,” kata Budi Santoso.
Bupati Arief menggarisbawahi bahwa pendirian sekolah baru memang bukan proses yang singkat. Namun, solusi sementara seperti penambahan kuota pada sekolah yang sudah ada bisa ditempuh. Ia mencontohkan SMA Negeri 1 Cepu yang kini mengalami kelebihan peminat namun keterbatasan lahan.
“Salah satu opsinya adalah relokasi. Ada usulan agar sekolah dipindahkan ke lahan eks SD Internasional di Balun, yang kini digunakan SDN 3. Lahannya luas dan strategis. Ini bisa jadi solusi jangka panjang,” ungkap Bupati.
Selain jenjang pendidikan umum, perhatian Bupati juga tertuju pada anak-anak berkebutuhan khusus. Ia mengusulkan pembangunan SLB Negeri di wilayah barat Blora, seperti Kunduran dan sekitarnya, melengkapi dua SLB Negeri yang telah ada di Jepon dan Randublatung.
“Pak Naryo, tolong lihat apakah ada gedung bekas SD merger yang masih layak dipakai. Itu bisa kita usulkan ke provinsi untuk SLB baru,” ujarnya.
Budi Santoso merespons positif gagasan tersebut. “Ini langkah luar biasa. Ketika daerah lain merasa cukup dengan satu SLB, Blora justru ingin menambah yang ketiga. Perhatian seperti ini sangat jarang,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arief menekankan bahwa setiap anak di Blora berhak mengakses pendidikan hingga jenjang SMA/SMK. Ia bahkan menyuarakan perlunya kehadiran Perguruan Tinggi Negeri di Blora agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh melanjutkan studi.
“Pendidikan adalah hak dasar. Kita ingin anak-anak Blora tidak berhenti di tengah jalan. Tidak boleh ada ATS (Anak Tidak Sekolah) karena soal jarak atau fasilitas,” tegasnya.
Bupati pun meminta Dinas Pendidikan Blora segera melakukan pemetaan daerah-daerah yang berpotensi ditambahkan unit sekolah negeri atau kuotanya diperluas, sekaligus menyusun proposal untuk usulan SLB Negeri baru kepada pemerintah provinsi.
